Kekerasan di Daycare Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Lakukan Audit Nasional

Rentetan kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak (daycare) terus berulang dan membetot perhatian publik.

Usai kasus viral penyiraman air panas terhadap balita oleh pengasuhnya di Depok pada 2024 lalu, kini dugaan kekerasan berskala besar kembali terjadi dan menimpa sedikitnya 53 anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta.

Baca Juga: 10% Anak Alami Cyberbullying, Pemerintah Berharap Banyak pada PP TUNAS

Merespons kejadian tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, mengecam keras dan menyebut fenomena ini sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak. Menurutnya, rentetan kejadian ini tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai kesalahan individu.

“Ini bukan lagi sekadar kelalaian oknum, tetapi indikasi kegagalan sistem perlindungan anak yang serius dan berulang. Jika kasus serupa terus terjadi dari Depok hingga Yogyakarta, maka jelas ada yang salah dalam sistem pengawasan daycare di Indonesia,” tegas Eva dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Eva menyoroti bahwa temuan puluhan anak yang menjadi korban di satu lokasi menunjukkan adanya kegagalan kolektif yang melibatkan pihak pengelola, pengawas, hingga lemahnya penegakan regulasi. Terlebih, terungkap fakta bahwa daycare Little Aresha ternyata beroperasi tanpa mengantongi izin resmi.

Menghadapi situasi ini, politisi PKB tersebut menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelalaian pengawasan. Ia mendesak pemerintah mengambil langkah taktis untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“Anak-anak adalah kelompok paling rentan, dan negara wajib hadir melindungi mereka. Saya mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit nasional terhadap seluruh daycare di Indonesia,” tuntutnya.

Sebagai langkah pencegahan ke depan, Eva juga mendorong penetapan standar kualifikasi pengasuh dan operasional daycare yang lebih ketat. Hal ini termasuk mewajibkan penyediaan fasilitas pengawasan real-time melalui CCTV yang transparan dan dapat diakses langsung oleh orang tua. Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah didesak untuk segera membentuk sistem pengaduan yang cepat dan responsif.

Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi maksimal tanpa kompromi, baik kepada pelaku kekerasan maupun pihak pengelola daycare yang lalai.

“Kejadian ini harus menjadi titik balik, bukan sekadar berita sesaat. Jika negara gagal melindungi anak di ruang yang seharusnya paling aman, maka kita sedang menghadapi krisis perlindungan anak yang nyata,” pungkas Eva.