Bertubi-tubi Pejabat Tersandung Kasus, DPR Beri Respons Begini

Gelombang kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat pemerintahan dalam waktu berdekatan memantik keprihatinan dari DPR RI.

Setelah mantan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya terseret perkara hukum, publik kembali dikejutkan dengan kasus yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengaku prihatin atas rentetan kasus yang menimpa sejumlah pejabat negara tersebut. Situasi tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi seluruh pembantu Presiden agar lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah negara.

“DPR prihatin dan menyayangkan terkait berbagai kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan kenyataan bahwa baik Wakil Menteri maupun Kepala BGN dan jajarannya terjerat berbagai masalah hukum,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Saan menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dipercaya menjalankan program-program pemerintah harus menjadikan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai pedoman utama dalam bekerja.

“Tentu para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen keberpihakan dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Pak Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Jujur Akui Terpaksa Pecat Dadan Cs dari BGN: Sebetulnya Saya Sedih

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem tersebut, Presiden Prabowo selama ini tidak pernah berhenti menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dalam berbagai kesempatan. Karena itu, para pejabat di kementerian maupun lembaga negara seharusnya menunjukkan sikap yang selaras dengan komitmen tersebut.

“Presiden selalu menegaskan dalam setiap kesempatan komitmennya untuk memberantas korupsi. Seharusnya para pembantunya memegang teguh apa yang menjadi komitmen itu dengan menjaga perilaku, integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya sebagai pembantu Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saan menilai berbagai kasus yang mencuat belakangan ini tidak boleh dianggap hanya sebagai kesalahan individu semata. Menurutnya, peristiwa tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal di setiap lembaga.

Dengan pengawasan yang lebih kuat, berbagai potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program-program prioritas pemerintah sangat bergantung pada kualitas dan integritas para penyelenggara negara. Karena itu, setiap pejabat publik wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Wamen Imipas Silmy Karim Dinonaktifkan, Menteri Agus Andrianto Buka Akses Data untuk KPK

“Sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian maupun badan untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan Presiden dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Legislator asal Dapil Jawa Barat VII itu.

DPR, lanjut Saan, mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam mengusut setiap perkara secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap proses hukum yang berjalan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat negara.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menjaga integritas dan menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” tutupnya.