Ketahanan Pangan Kalsel Stabil, Inflasi Terkendali dan NTP Meningkat

Ketahanan pangan Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan stabilitas pada triwulan I/2026 di tengah tekanan inflasi nasional, tercermin dari inflasi yang terkendali dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara harga di tingkat konsumen dan kesejahteraan produsen melalui intervensi pasokan, distribusi, serta penguatan sistem pangan.

Data menunjukkan inflasi bulanan di Kalsel berada pada 0,2% pada Januari, naik menjadi 0,86% pada Februari, dan kembali melandai ke 0,5% pada Maret 2026. Pola ini mencerminkan adanya gejolak harga, namun tetap dalam koridor terkendali akibat intervensi pemerintah, termasuk melalui Gerakan Pasar Murah dan penguatan logistik antarwilayah.

Stabilitas harga tersebut berdampak pada daya beli masyarakat yang relatif terjaga, meskipun terjadi kenaikan harga pada periode tertentu seperti hari besar keagamaan. Namun, lonjakan tersebut tidak berlangsung lama atau ekstrem di tingkat konsumen.

Di sisi produsen, indikator kesejahteraan petani menunjukkan tren positif. NTP meningkat dari 121,1 pada awal triwulan I/2026 menjadi 124,74, dan mencapai 126,53 pada Maret. Kenaikan ini mengindikasikan petani masih memperoleh margin keuntungan di tengah dinamika harga pangan.

Kondisi tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Kalsel juga mencatat capaian sebagai peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan skor 81,98. Capaian ini ditopang oleh surplus beras sekitar 1,2 juta ton, yang memperkuat posisi Kalsel sebagai salah satu lumbung pangan utama di regional Kalimantan.

Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan, “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan dan keberlanjutan produksi bagi masyarakat.” Ia menambahkan, “kita ingin petani sejahtera, tetapi masyarakat juga tetap bisa membeli dengan harga wajar. Di situlah pemerintah hadir untuk menjadi keseimbangan.”

Di sisi struktural, penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui hilirisasi dan diversifikasi komoditas. Pengembangan beras khusus serta pengolahan komoditas seperti singkong menjadi beras analog mulai meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha lokal. Diversifikasi hortikultura juga menunjukkan hasil, dengan produksi cabai besar mencapai lebih dari 11 ribu ton dan cabai rawit sekitar 14 ribu ton, yang membantu menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan, “Kita dorong agar hasil pertanian tidak berhenti di produksi, tetapi memberi nilai tambah bagi petani.” Ia menambahkan, “dengan diversifikasi, masyarakat punya lebih banyak pilihan pangan sekaligus peluang ekonomi yang lebih luas.”

Penguatan juga dilakukan melalui revitalisasi lumbung pangan masyarakat sebagai instrumen stabilisasi di tingkat akar rumput. Sepanjang 2025, pemerintah daerah merehabilitasi lima unit lumbung pangan di sejumlah sentra produksi. Saat ini terdapat 175 unit lumbung yang difokuskan pada penguatan manajemen stok dan distribusi untuk meredam gejolak harga.

Dari sisi produksi, kinerja pertanian tetap kuat. Produksi padi pada 2025 tercatat sekitar 1,18 juta ton dengan surplus beras mencapai 1,2 juta ton, meningkat hampir 15%. Pada 2026, produksi bahkan mencapai 1,3 juta ton meski menghadapi kemarau panjang.

“Lumbung pangan bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi cadangan strategis untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga,” kata Syamsir.

Baca Juga: Hadapi Dampak Krisis Timur Tengah, Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Rantai Pasok ASEAn

Baca Juga: Pasar Terapung TMII Resmi Dibuka, Kalsel Dorong Budaya dan Ekonomi Kreatif

Selain itu, pengembangan komoditas baru seperti porang mulai membuka sumber pertumbuhan ekonomi desa. Pada 2026, pengembangan porang dilakukan di lahan seluas 127 hektare dengan dukungan fasilitas pengolahan yang memberikan kepastian pasar bagi petani.

Di sisi sistem, pemerintah daerah mulai memperkuat digitalisasi melalui portal Satu Data Pangan untuk mengintegrasikan data produksi, harga, distribusi, dan stok. Sistem ini digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih cepat dan akurat.

“Ke depan, kita ingin memastikan setiap kebijakan pangan benar-benar berbasis data dan berdampak di lapangan, bagi petani dan masyarakat. Ketahanan pangan harus menjadi sistem yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” kata Syamsir.