Rp70 Triliun KUR Mikro Digelontorkan, Pemerintah Bidik Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa sektor mikro dijadikan ujung tombak pengentasan kemiskinan ekstrem, terutama bagi masyarakat di desil 1–4.

Hal tersebut disampaikan Maman dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan dihadiri Menteri UMKM dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Rifky Harsya. 

Rapat membahas langkah konkret tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang berlangsung di Mbloc Space, Jakarta, Senin (4/5).

“Kami mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui penyaluran KUR yang menyasar desil 1 hingga desil 4, serta pemanfaatan fasilitas publik sebagai ruang usaha,” ujar Maman, dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM, Selasa (5/5).

Menteri Maman menjelaskan, dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro.

"Sektor mikro ini berkontribusi terhadap upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, karena sebagian besar yang bekerja di situ yang memang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Yang rata-rata sebagian besar masuk dalam kategori pekerja informal ini mau kita pindahkan menjadi pekerja formal," kata Menteri UMKM.

Lebih lanjut, Menteri Maman juga mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah, swasta, dan BUMN sebagai ruang produktif bagi pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif.

"Inisiatif ini dinilai mampu menciptakan ekosistem kolaboratif yang membuka peluang usaha, khususnya bagi generasi muda sehingga dapat menyerap tenaga kerja," ujar Menteri Maman.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja serta menciptakan pelaku usaha baru di berbagai lapisan masyarakat.

Ia menyampaikan pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sedikitnya 10 juta masyarakat dapat bekerja secara formal atau menjadi wirausaha.

“Melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, kita ingin menggerakkan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara masif. Ini menjadi kewajiban bersama agar target penurunan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan nasional maksimal 5 persen pada 2029 dapat tercapai,” kata Menko Muhaimin.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya menegaskan pentingnya pemerataan pengembangan ekonomi kreatif hingga ke daerah.

Ia menyampaikan talenta ekonomi kreatif di berbagai wilayah, termasuk desa dan kecamatan, perlu terus didorong agar dapat naik kelas dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Melalui Penguatan UMKM

Baca Juga: Perkuat UMKM Lokal, Asuransi Jasindo Angkat Tenun Ikat Khas NTT ke Panggung Ekonomi Kreatif

“Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh di kota besar, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Tugas kita adalah memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ucapnya.

Melalui sinergi lintas kementerian ini, pemerintah optimistis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif dapat menjadi motor utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.