Kredit Foto: Antara/Idhad Zakaria
Rencana pemerintah melalui Danantara untuk masuk ke industri ride hailing dinilai berpotensi mengubah struktur pasar dan dinamika persaingan di sektor transportasi digital.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keterlibatan langsung pemerintah sebagai pelaku usaha berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem yang selama ini didominasi sektor swasta.
Wijayanto mengatakan, secara ideal layanan ride hailing tetap dikelola oleh swasta, sementara pemerintah fokus pada penguatan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas.
“Idealnya ride hailing dikelola swasta, dan pemerintah fokus pada pengembangan transportasi publik. Ride hailing fokus pada last mile dan first mile,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Selasa (5/5/2026).
Menurut Wijayanto, fungsi utama transportasi berbasis aplikasi adalah melengkapi layanan transportasi publik, bukan menggantikannya. Karena itu, perubahan peran pemerintah dari regulator menjadi operator dinilai berpotensi menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan bisnis.
Baca Juga: Danantara Masuk ke Industri Ojek Online, Ini Dampaknya
Baca Juga: Potongan Ojol Turun Jadi 8%, Driver Belum Tentu Untung
Ia menilai pemerintah seharusnya tetap berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, bukan menjadi pelaku langsung dalam industri.
“Pemerintah menjadi menguasai seluruh lini ekonomi, padahal pemerintah bukanlah pihak yang paling efisien dalam mengelola bisnis,” ujarnya.
Keterlibatan pemerintah dalam operasional ride hailing dinilai dapat memengaruhi mekanisme pasar, termasuk dalam penentuan harga, alokasi sumber daya, serta hubungan antara pelaku usaha.
Wijayanto juga menyoroti potensi dampak terhadap tingkat kompetisi di industri. Masuknya pemerintah sebagai pemain dinilai dapat mengubah struktur pasar dan menekan ruang inovasi yang selama ini menjadi karakter utama sektor ride hailing.
Menurutnya, industri ini berkembang pesat karena kompetisi yang mendorong inovasi layanan, efisiensi operasional, serta peningkatan kualitas bagi pengguna dan mitra pengemudi.
Baca Juga: Prabowo Teken Aturan Soal Komisi Ojol, Potongan Aplikator Dipangkas Jadi 8%
Baca Juga: Saham GOTO Dijual Asing Hingga Ambruk 5% Usai Serangkaian Kebiijakan Ojol Pemerintah
“Kerugian terbesar adalah akibat hilangnya kompetisi dan inovasi. Padahal sektor ini sarat dengan potensi inovasi yang menguntungkan para pihak, termasuk driver, penumpang, dan UMKM,” kata Wijayanto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait: