Rp55 Triliun hingga Rp356 Triliun Digelontorkan, Daya Beli Jadi Fokus Pemerintah

Pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus besar untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah minimnya dorongan konsumsi musiman pada triwulan II 2026. Langkah ini ditempuh sebagai strategi utama agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah potensi perlambatan.

Sejumlah program disiapkan dengan nilai anggaran yang signifikan. Mulai dari bantuan sosial hingga subsidi energi, seluruhnya diarahkan untuk menopang konsumsi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa belanja negara akan menjadi instrumen utama dalam periode tersebut. Pemerintah menilai peran fiskal perlu diperkuat ketika faktor musiman tidak hadir.

"Untuk pertumbuhan di triwulan II memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah karena tahun lalu basis daripada belanja pemerintahan rendah dan triwulan I kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di triwulan II terutama juga kita menjaga daya beli masyarakat," kata Airlangga dikutip dari ANTARA.

Salah satu stimulus yang disiapkan adalah pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Program ini memiliki alokasi anggaran sekitar Rp55 triliun yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik.

Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat pada periode April hingga Juni 2026.

Di sektor energi, pemerintah juga memastikan keberlanjutan subsidi dan kompensasi. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp356,8 triliun dalam APBN 2026.

"Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan dan menjadi buffer terhadap gejolak global," jelasnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian eksternal.

Selain stimulus langsung, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan dan perumahan. Program revitalisasi sekolah mendapat alokasi Rp13,4 triliun, sementara program tiga juta rumah melalui skema FLPP mencapai Rp37,1 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan langkah deregulasi melalui Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat aktivitas usaha dan investasi.

Baca Juga: OJK Siapkan Berbagai Skenario Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat secara luas. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan. Namun secara triwulanan, ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi fiskal pada triwulan II. Langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun.