Jika Giant Sea Wall Tak Dibangun Potensi Kerugian Capai Rp6.396 Triliun

AHY menyebut sekitar 55 juta penduduk tinggal di wilayah Pantura yang mencakup 20 kabupaten dan 5 kota, dengan sekitar 26% di antaranya berada di kawasan pesisir. Selain itu, sekitar 17 juta masyarakat pesisir, termasuk nelayan, bergantung langsung pada stabilitas wilayah tersebut.

“Ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua,” kata AHY.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari program prioritas nasional. Proyek ini dirancang sebagai mega proyek jangka panjang selama 15 hingga 20 tahun dengan skema pendanaan campuran, termasuk APBN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (public private partnership).

AHY menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak hanya mengandalkan infrastruktur keras (grey solution), tetapi juga dikombinasikan dengan solusi berbasis alam, seperti rehabilitasi mangrove untuk menahan abrasi dan mendukung penyerapan karbon.

Baca Juga: Presiden Prabowo Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II Senilai Rp116 Triliun

Baca Juga: Proyek Hilirisasi Strategis Tahap II Ditargetkan Pangkas Impor Bensin 10 Persen

“Tidak semua harus dibangun dengan pendekatan infrastruktur keras, tetapi bisa dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih alami,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BUPPJ) pada 25 Agustus 2025 untuk mengoordinasikan pelaksanaan proyek lintas sektor dan wilayah. Koordinasi ini melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha guna memastikan integrasi perencanaan, penganggaran, dan eksekusi proyek.