Jika Giant Sea Wall Tak Dibangun Potensi Kerugian Capai Rp6.396 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap potensi kerugian ekonomi yang dapat mencapai Rp6.396 triliun jika proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara (Pantura) Jawa tidak segera dieksekusi. Nilai tersebut setara dengan kontribusi kawasan Pantura terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 27,53% atau sekitar US$368,37 miliar.

AHY menyampaikan, kawasan Pantura merupakan koridor strategis yang menopang aktivitas industri, logistik, transportasi, hingga sentra pangan nasional. Karena itu, ancaman terhadap wilayah tersebut berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Potensi kerugian ekonomi 27% kontribusi dari Pantura terhadap PDB nasional. Ini signifikan,” ujarnya, Jakarta, Senin (4/5/2026). 

Ia menjelaskan, risiko tersebut muncul akibat tekanan ganda atau twin pressure berupa penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan air laut (sea level rise). Penurunan muka tanah tercatat mencapai 1 hingga 20 cm per tahun, dengan kondisi terburuk terjadi di Jakarta dan Semarang. Di sisi lain, kenaikan permukaan laut berkisar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global.

“Setiap saat telah terjadi penurunan permukaan tanah ini 1 hingga 20 cm setahun. Paling buruk terjadi di Jakarta dan juga di Semarang,” kata AHY.

Baca Juga: AHY Beri Warning! Pantura Terancam, Giant Sea Wall Tak Bisa Ditunda

Baca Juga: Danantara Targetkan Dua Proyek PSEL Jakarta Beroperasi Awal 2028

Kombinasi kedua faktor tersebut meningkatkan risiko banjir rob, kerusakan infrastruktur, serta ancaman terhadap kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi. AHY juga menyoroti potensi penggenangan wilayah pesisir hingga 2050 yang dinilai akan semakin luas tanpa intervensi kebijakan.

“Rising sea level ini juga mengkhawatirkan akibat pemanasan global 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga,” ujarnya.

Selain risiko banjir, tekanan lingkungan juga berpotensi memicu krisis air bersih di wilayah pesisir. Kondisi ini dinilai memperbesar dampak ekonomi dan sosial, mengingat besarnya populasi yang tinggal di kawasan Pantura.

AHY menyebut sekitar 55 juta penduduk tinggal di wilayah Pantura yang mencakup 20 kabupaten dan 5 kota, dengan sekitar 26% di antaranya berada di kawasan pesisir. Selain itu, sekitar 17 juta masyarakat pesisir, termasuk nelayan, bergantung langsung pada stabilitas wilayah tersebut.

“Ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua,” kata AHY.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari program prioritas nasional. Proyek ini dirancang sebagai mega proyek jangka panjang selama 15 hingga 20 tahun dengan skema pendanaan campuran, termasuk APBN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (public private partnership).

AHY menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak hanya mengandalkan infrastruktur keras (grey solution), tetapi juga dikombinasikan dengan solusi berbasis alam, seperti rehabilitasi mangrove untuk menahan abrasi dan mendukung penyerapan karbon.

Baca Juga: Presiden Prabowo Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II Senilai Rp116 Triliun

Baca Juga: Proyek Hilirisasi Strategis Tahap II Ditargetkan Pangkas Impor Bensin 10 Persen

“Tidak semua harus dibangun dengan pendekatan infrastruktur keras, tetapi bisa dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih alami,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BUPPJ) pada 25 Agustus 2025 untuk mengoordinasikan pelaksanaan proyek lintas sektor dan wilayah. Koordinasi ini melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha guna memastikan integrasi perencanaan, penganggaran, dan eksekusi proyek.