Sudaryono Ungkap Kendala Program Cetak Sawah Kementan pada 2026

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, membeberkan fokus kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026. Ia mengakui program cetak sawah menghadapi sejumlah tantangan sehingga berdampak pada penyesuaian target program lainnya.

Sudaryono menjelaskan hal tersebut saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI. Ia mengungkapkan program cetak sawah kini dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Lahan dan Irigasi Pertanian yang baru dibentuk pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk program lahan dan pertanian ini dulunya masuk ke dalam Ditjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian). Karena Ditjen baru ini, maka ada dealing untuk DIPA anggarannya yang baru selesai pada akhir Juli 2025,” jelas Sudaryono dalam tayangan YouTube TV Parlemen, Selasa (19/5/2026).

Karena anggaran baru dikucurkan setelah pertengahan 2025, Sudaryono mengatakan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian yang baru terbentuk tersebut mengalami keterlambatan pelaksanaan program.

Selain persoalan anggaran, Wamentan juga mengungkapkan adanya tantangan terkait lokasi cetak sawah yang telah ditargetkan pemerintah.

“Untuk pertanian ini, kalau benih bisa kita adakan. Pupuk bisa kita produksi. Yang tidak bisa manusia ciptakan itu adalah air. Maka target lokasi cetak sawah itu di mana airnya banyak,” katanya.

Sudaryono menjelaskan sebagian besar lokasi cetak sawah memang dipilih karena memiliki cadangan air yang besar. Namun, kondisi tersebut justru menimbulkan kendala teknis akibat anomali cuaca berupa musim kemarau basah sepanjang 2025.

“Selain anggarannya mepet, ternyata cetak sawah ini ada anomali. Saat kita mau cetak, ternyata airnya masih menggenang,” jelas Sudaryono.

Baca Juga: Kementan Ungkap Mekanisme Alih Fungsi Lahan dalam Rencana Cetak Sawah 3 Juta Hektar

Baca Juga: Mentan Ungkap Kasus Pupuk Palsu yang Rugikan Petani Rp3,3 Triliun

Karena itu, program cetak sawah menjadi salah satu prioritas utama Kementan pada 2026 dan akan dikebut agar bisa segera beroperasi optimal.

“Jadi kita kebut secepat mungkin di 2026 ini karena sudah tidak ada lagi cut-off DIPA anggaran. Jadi kita kebut secepat mungkin seperti penyediaan survei investigasi dan desain, kemudian kontrak-kontraknya dan juga perusahaannya,” terang Sudaryono.