Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan tidak ada satu pun pegawai maupun pejabat di Kementerian HAM yang berasal dari latar belakang TNI maupun Polri.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat menghadiri acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).
Baca Juga: Nilai Serangan ke Iran Kesalahan Fatal, Amerika: Kesepakatan Nuklir Tak Ada, Selat Hormuz Belum Dibuka
Pigai menegaskan seluruh struktur di kementeriannya diisi oleh kalangan sipil, mulai dari level paling bawah hingga pejabat tinggi.
“Kementerian HAM ini mulai dari security, office boy, sampai direktur, pejabat, dirjen, irjen, satu orang pun tidak ada yang berlatar belakang TNI maupun Polri,” kata Pigai.
Menurutnya, kondisi tersebut membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan aparat TNI maupun Polri untuk masuk ke jabatan sipil.
“Beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah memerintahkan untuk TNI-Polri masuk di wilayah sipil,” ujarnya.
Pigai juga mengaku tidak pernah mendapat teguran dari Presiden meski kementeriannya sama sekali tidak melibatkan aparat dalam struktur organisasi.
Ia menilai selama ini publik keliru apabila menganggap keterlibatan TNI dan Polri di lembaga sipil berasal dari instruksi langsung kepala negara.
Menurut Pigai, justru banyak pejabat sipil di kementerian maupun lembaga yang secara aktif mengundang aparat untuk mengisi posisi strategis.
“Yang ada itu menteri-menteri yang sipil mengundang TNI-Polri masuk jabatan sipil,” ungkapnya.
Pigai meminta media lebih kritis terhadap para pejabat kementerian yang membuka ruang bagi aparat masuk ke birokrasi sipil.
“Oleh karena itulah kalau mau ingin mengkritisi, ya media harus kritisi para pejabatnya. Kenapa menteri ini beberapa jenderal masuk jadi dirjen dan direktur? Kenapa menteri ini mengundang?” kata Pigai.
Meski demikian, ia mengaku masih memahami apabila menteri yang berasal dari latar belakang TNI atau Polri membawa rekan-rekannya ke kementerian. Namun menurutnya, menjadi persoalan ketika pejabat sipil justru aktif mengajak aparat masuk ke wilayah birokrasi sipil.
Baca Juga: Pidato Prabowo Bakal Jadi Tradisi Baru Ketatanegaraan Indonesia, Begini Kata DPR
“Tapi, menjadi persoalan kenapa sipil yang mengundang,” ujarnya.
Kredit Foto: Yaspen Martinus
