Selandia Baru Umumkan Reformasi Besar-Besaran Layanan Publik, Target Pangkas 8.700 Pekerjaan

Pemerintah Selandia Baru mengumumkan rencana reformasi besar-besaran pada layanan publik untuk memangkas pengeluaran negara.

Reformasi ini ditargetkan memangkas sekitar 8.700 lapangan kerja dan menghemat hingga 2,4 miliar dolar Selandia Baru (sekitar Rp24,8 triliun) dalam empat tahun ke depan.

Menteri Keuangan Nicola Willis menyatakan bahwa reformasi tersebut mencakup pengurangan jumlah departemen pemerintah, peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI) serta teknologi digital, dan penerapan kebijakan “sinking lid” untuk membatasi belanja operasional lembaga pemerintah.

"Kami akan menurunkan jumlah pegawai layanan publik inti menjadi sekitar 55.000 orang pada pertengahan 2029, dari lebih dari 63.000 orang saat ini,” kata Willis, Selasa (19/5/2026).

Dikutip dari Xinhua, Menteri Layanan Publik dan Digitalisasi Pemerintah Paul Goldsmith menambahkan bahwa pertumbuhan birokrasi selama ini berjalan hampir tiga kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja secara keseluruhan.

Pengurangan pegawai akan dilakukan secara bertahap melalui digitalisasi, merger antarlembaga, penyederhanaan proses, serta pengurangan alami (natural attrition).

Goldsmith menegaskan bahwa reformasi ini tidak akan memengaruhi tenaga guru, tenaga kesehatan, polisi, maupun personel pertahanan.

“Perkembangan akan kami pantau secara berkala. Setiap lembaga diharapkan dapat menunjukkan peningkatan produktivitas, kinerja, dan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Selandia Baru untuk menekan defisit anggaran dan meningkatkan efisiensi layanan publik di tengah tekanan ekonomi.