Dana Siluman dan Ancaman terhadap Ketahanan Nasional Sebuah Refleksi di Hari Kebangkitan Nasional

Di tengah optimisme menuju Indonesia Emas 2045, ada ancaman besar yang kerap luput dari perhatian publik, yakni aliran dana siluman atau illicit financial flows (IFF) yang mengalir melalui jalur perdagangan internasional. Ancaman ini tidak hadir dalam bentuk invasi militer atau krisis politik terbuka, melainkan melalui manipulasi data perdagangan, penghindaran pajak, pencucian uang, hingga penyelundupan nilai ekonomi bangsa secara sistematis.

White paper NEXT Indonesia Center terbaru menunjukkan bahwa sepanjang 2014–2023 terjadi dugaan under-invoicing ekspor Indonesia mencapai US$401,6 miliar atau sekitar Rp6.539 triliun. Sementara itu, over-invoicing mencapai US$252,9 miliar.

Angka tersebut bukan sekadar statistik perdagangan. Ini adalah alarm serius bagi ketahanan nasional Indonesia.

Selama ini, persoalan perdagangan terlalu sering dilihat hanya dari sisi ekspor, surplus neraca dagang, atau pertumbuhan devisa. Padahal, di balik angka-angka tersebut terdapat potensi kebocoran ekonomi yang dapat menggerus kemampuan negara dalam membangun masa depan.

Ketahanan nasional pada era modern tidak hanya ditentukan oleh jumlah tank, kapal perang, atau kekuatan militer. Ketahanan nasional kini ditentukan oleh kemampuan negara menjaga:

• kedaulatan ekonomi,
• integritas sistem keuangan,
• ketahanan pangan,
• keamanan energi,
• serta kontrol atas arus modal strategis.

Ketika ratusan miliar dolar dapat keluar-masuk secara tidak transparan melalui manipulasi perdagangan, sesungguhnya Indonesia sedang menghadapi bentuk baru ancaman nonmiliter.

Lebih mengkhawatirkan lagi, praktik ini banyak terjadi pada komoditas strategis Indonesia seperti minyak sawit, batu bara, minyak bumi, hingga logam mulia. Artinya, kekayaan alam nasional yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan rakyat justru rawan menjadi kendaraan aliran dana ilegal.

Kita harus memahami bahwa kebocoran penerimaan negara akibat trade misinvoicing berdampak langsung terhadap kemampuan Indonesia membiayai pembangunan nasional.

Bayangkan jika sebagian saja dari potensi kebocoran Rp6.539 triliun itu dapat diamankan:

• berapa banyak bendungan pangan dapat dibangun,
• berapa banyak sekolah dan rumah sakit dapat diperbaiki,
• berapa besar modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dapat dipercepat,
• dan berapa kuat cadangan devisa nasional dapat diperkuat.

Dalam konteks pertahanan negara, persoalan ini sangat strategis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Jika pengawasan perdagangan ekspor-impor masih lemah, praktik:

• pencucian uang,
• penyelundupan,
• kejahatan lintas negara,
• hingga infiltrasi ekonomi ilegal

akan semakin sulit dikendalikan.

Penguatan pengawasan perdagangan tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda birokrasi atau perpajakan. Ini merupakan bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional.

Hal yang sama berlaku pada ketahanan pangan. Dunia saat ini memasuki era baru ketika pangan telah berubah menjadi instrumen geopolitik. Konflik global, perang dagang, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok menunjukkan bahwa negara yang tidak mampu menjaga sistem pangannya akan sangat rentan.

Indonesia sebenarnya memiliki modal besar:

• lahan pertanian luas,
• posisi sebagai produsen sawit terbesar dunia,
• bonus demografi,
• dan kekayaan sumber daya alam.

Namun, seluruh potensi tersebut tidak akan optimal apabila tata kelola perdagangan masih bocor akibat praktik-praktik manipulatif.

Karena itu, agenda pemberantasan dana siluman harus ditempatkan sebagai bagian dari kebangkitan nasional Indonesia.

Kebangkitan nasional tidak cukup dibangun melalui slogan hilirisasi atau industrialisasi. Kebangkitan nasional membutuhkan keberanian memperbaiki fondasi ekonomi secara menyeluruh, mulai dari:

• transparansi perdagangan,
• integrasi data lintas negara,
• digitalisasi pengawasan ekspor-impor,
• penguatan sistem kepabeanan,
• hingga koordinasi internasional yang lebih kuat.

Indonesia saat ini tengah bergerak menjadi kekuatan menengah baru dunia (emerging middle power). Posisi Indonesia di BRICS, G20, dan Global South menunjukkan meningkatnya pengaruh geopolitik Indonesia. Namun, pengaruh global tidak akan kokoh tanpa kedaulatan ekonomi yang kuat di dalam negeri.

Pada akhirnya, perang melawan illicit financial flows bukan sekadar perang melawan pelanggaran perdagangan. Ini adalah perjuangan menjaga martabat ekonomi bangsa.

Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya sumber daya, melainkan bangsa yang mampu menjaga kekayaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.