Prabowo Ambil Alih Pembacaan KEM-PPKF, Misbakhun: Tradisi Baru Ketatanegaraan

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya membacakan langsung pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Misbakhun mengatakan, selama ini pidato KEM-PPKF selalu dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden. Namun, pada tahun ini Prabowo memilih menyampaikannya sendiri sebagai bagian dari tradisi baru dalam proses ketatanegaraan dan pembahasan APBN.

"Pembacaan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama napak presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang," kata Misbakhun kepada Wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan bahwa KEM-PPKF merupakan agenda rutin yang digelar setiap 20 Mei sebagai kick off atau putaran awal pembahasan RAPBN tahun berikutnya, dalam hal ini RAPBN 2027.

Misbakhun menjelaskan, dalam dokumen akan membahas berbagai asumsi dasar ekonomi makro dalam bentuk rentang proyeksi. Beberapa indikator yang dibahas antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), hingga target lifting minyak dan gas.

Selain asumsi makro, pemerintah juga mulai membahas pagu indikatif bagi kementerian dan lembaga sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.

Baca Juga: IHSG Dibuka Ambles Jelang Pidato Prabowo di Sidang Paripurna

Baca Juga: Ekonomi Jadi Sorotan, Prabowo Ungkit Sejumlah Isu Lewat Pidatonya di KEM-PPKF RAPBN 2027

"Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara PAGU indikatif untuk kementerian dan lembaga Ini adalah kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal pada putaran awal RAPBN kita tahun 2027," jelasnya.

Misbakhun menilai langkah Prabowo membacakan langsung KEM-PPKF menunjukkan keseriusan Presiden dalam memberikan perhatian terhadap arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional ke depan.

"Orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan," pungkasnya.