Misbakhun Tegaskan Prabowo Bacakan KEM-PPKF Bukan Gara-gara Rupiah Lemah

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah bukan alasan Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 untuk pertama kalinya.

Menurut Misbakhun, langkah Presiden Prabowo lebih menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat bapak presiden harus membacakan sendiri ke KEM-PPKF," kata Misbakhun kepada Wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Misbakhun menilai Presiden ingin menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa APBN merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting bagi perekonomian nasional.

"Tapi saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden Bahwa APBN itu mulai dari awal itu menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas Yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden," tambahnya.

Misbakhun juga menepis anggapan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan tekanan di pasar keuangan, termasuk pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun rupiah.

Menurut dia, nilai tukar rupiah hanya salah satu parameter dalam kerangka ekonomi makro yang dibahas dalam KEM-PPKF.

Ia menjelaskan KEM-PPKF mencakup berbagai asumsi makro ekonomi, mulai dari target pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun

"policy policy umumnya itu akan misalnya pertumbuhan akan ditaruh pada range pertumbuhan berapa Kemudian inflasi akan kita posisikan dimana, apakah kita menuju kepada pertumbuhan tinggi melewati target yang selama ini dicanangkan," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Ambil Alih Pembacaan KEM-PPKF, Misbakhun: Tradisi Baru Ketatanegaraan

Baca Juga: Ada Pelemahan Rupiah dan Saham IHSG di Balik Pidato Prabowo? Begini Kata DPR

Selain itu, pemerintah juga akan membahas arah nilai tukar rupiah dan suku bunga SBN dalam kerangka besar ekonomi nasional. Menurutnya, pembahasan KEM-PPKF tidak bisa hanya dilihat dari satu atau dua indikator ekonomi semata.

"Jadi lengkap kita membicarakan tidak satu atau dua aspek saja di dalam parameter ekonomi Karena KEMMPPKF itu adalah sebuah kerangka yang sangat besar dalam sebuah size ekonomi negara sebesar Indonesia Dengan PDB melewati 23 ribu triliun," pungkasnya.