DPR Minta Pidato Prabowo soal KEM-PPKF Tak Dicampuradukkan dengan Fluktuasi Pasar Modal Jangka Pendek

Langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 di hadapan DPR RI dinilai sebagai sebuah tradisi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa kehadiran langsung kepala negara tersebut menunjukkan keseriusan besar pemerintah dalam membangun komunikasi kebijakan ekonomi, baik dengan pihak parlemen maupun masyarakat luas.

"Ini adalah sebuah tradisi baru, dan tentunya tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Presiden di dalam KEM-PPKF. Tentunya, masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” ujar Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Kehadiran Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI tersebut diplot sebagai pembicaraan pendahuluan yang akan menjadi fondasi utama arah kebijakan ekonomi serta fiskal pemerintah pada tahun mendatang.

Di sisi lain, menanggapi isu pelemahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi belakangan ini, Misbakhun meminta agar pembahasan KEM-PPKF tidak dicampuradukkan dengan dinamika pasar modal jangka pendek.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa IHSG sama sekali tidak masuk ke dalam indikator asumsi makro ekonomi pemerintah, sementara nilai tukar rupiah hanyalah salah satu dari sekian banyak parameter yang digunakan.

"Menurut saya, jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita," tegasnya.

Misbakhun memaparkan bahwa proses pembahasan KEM-PPKF antara DPR dan pemerintah ke depan akan menguliti berbagai indikator fundamental ekonomi nasional secara komprehensif, yang meliputi target pertumbuhan ekonomi nasional, laju inflasi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) dan target produksi serta lifting minyak dan gas bumi (migas).