Pefindo dan S&P Peringatkan Risiko Geopolitik Global ke Ekonomi RI

Lembaga pemeringkat kredit PEFINDO bersama S&P Global Ratings menyoroti meningkatnya tekanan geopolitik global dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi Indonesia pada 2026. Konflik Timur Tengah, pelemahan rupiah, tekanan harga energi, hingga risiko perlambatan mitra dagang utama dinilai menjadi faktor yang perlu diwaspadai meski fundamental ekonomi domestik masih relatif kuat.

Sorotan tersebut mengemuka dalam seminar tahunan Annual Indonesia Credit Spotlight keempat bertajuk Menghadapi Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Domestik. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, hingga analis kredit untuk membahas arah ekonomi dan prospek sektor keuangan nasional.

Chief Economist Asia Pacific S&P Global Ratings Louis Kuijs mengatakan gejolak Timur Tengah telah memicu tekanan harga energi global yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan biaya produksi dan penurunan daya beli.

“Kami sekarang memperkirakan Federal Reserve AS akan mempertahankan suku bunga kebijakannya pada tahun 2026,” ujar Louis.

Ia menilai pertumbuhan Indonesia pada 2026 masih berpotensi bertahan solid di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan menopang ekonomi. Namun, perlambatan permintaan dari negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India menjadi risiko utama.

“Kami memperkirakan pertumbuhan Indonesia akan tetap solid pada tahun 2026 di tengah langkah-langkah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan menekan dampak kenaikan harga minyak terhadap harga bahan bakar domestik,” katanya.

S&P juga menilai rupiah berada dalam tekanan akibat arus keluar modal seiring investor asing masih mengevaluasi arah kebijakan baru pemerintah.

“Kami berpendapat bahwa bank sentral Indonesia mungkin perlu memperketat kebijakan moneter sebagai respons terhadap tekanan harga pangan, langkah-langkah pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelemahan mata uang,” ujar Louis.

Pada sektor keuangan, Director of Financial Institutions Ratings S&P Global Ratings Ivan Tan menilai risiko langsung perbankan Indonesia terhadap konflik Timur Tengah masih terbatas. Namun, skenario terburuk berupa gangguan energi berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kredit.

“Kami memperkirakan kerugian tambahan sebesar 35 basis poin pada tahun 2026–2027, sehingga total biaya kredit mencapai sekitar 100 basis poin,” kata Ivan.

Ia menambahkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta pelaku UMKM menjadi segmen yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi akibat terbatasnya cadangan keuangan dan tingginya sensitivitas terhadap guncangan ekonomi.

Meski demikian, Ivan menilai fundamental perbankan nasional masih kuat dengan rasio kecukupan modal mendekati 25%.

Di sisi korporasi, Associate Director Corporate Ratings S&P Global Ratings Ker Liang Chan menilai sektor BUMN Indonesia diperkirakan tetap resilien sepanjang 2026. Menurutnya, langkah konsolidasi dan penguatan modal melalui Danantara berpotensi menopang kualitas kredit perusahaan negara.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menstabilkan kualitas kredit di seluruh sektor BUMN,” ujar Liang Chan.

Ia juga menilai sektor komoditas seperti hidrokarbon dan logam berpotensi mendapat manfaat dari kenaikan harga global. Namun risiko kebijakan dan regulasi pada sektor tambang, CPO, dan logam masih menjadi perhatian investor.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan PEFINDO Danan Dito mengatakan harga energi tinggi berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan bisnis sektor keuangan pada 2026.

“Harga minyak yang tinggi dalam jangka panjang akan mengikis kepercayaan konsumen, daya beli, dan kemampuan pembayaran kembali,” ujarnya.

Seminar tahunan tersebut juga membahas transformasi BUMN di bawah Danantara melalui sesi khusus bersama Managing Director Finance BPI Danantara Arief Budiman. Sejak 2023, S&P Global Ratings tercatat resmi menjadi pemegang saham PEFINDO.