Singgung Beban Fiskal Prabowo, Hasto Sebut Jokowi Harus Jelaskan Kebijakan Lama

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkeliling ke sejumlah daerah semestinya menjadi momentum untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang ditinggalkan selama memimpin Indonesia.

Menurut Hasto, kunjungan ke masyarakat tidak seharusnya dimaknai sebagai aktivitas politik biasa, melainkan ruang pertanggungjawaban atas dampak kebijakan yang masih dirasakan hingga sekarang.

Hasto mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Ia menilai sebagian persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai keputusan yang diambil pada periode pemerintahan sebelumnya.

“Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (1/6/2026).

Menurut Hasto, sejumlah kebijakan strategis pada masa pemerintahan Jokowi kini mulai menjadi bahan penilaian publik. Ia menyebut rakyat pada akhirnya akan menilai manfaat maupun dampak dari berbagai program yang dijalankan selama satu dekade terakhir.

Ia menyoroti besarnya belanja bantuan sosial yang menurutnya digunakan dalam konteks kepentingan elektoral. Hasto mengklaim nilai anggaran bansos yang digelontorkan saat itu mencapai angka yang sangat besar berdasarkan pengamatan sejumlah analis politik internasional.

“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US Dollar,” ujarnya.

Selain bantuan sosial, Hasto juga mengkritisi sejumlah kebijakan lain seperti pembangunan infrastruktur, proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga program hilirisasi. Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai manfaat ekonomi yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Ia bahkan menilai ada kebijakan yang justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dibanding menghasilkan efek berganda bagi perekonomian nasional. Karena itu, Hasto meyakini berbagai persoalan tersebut pada akhirnya akan kembali dipertanyakan oleh masyarakat.

“Belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,” kata Hasto.

Menurut Hasto, masyarakat akan terus menyoroti dampak kebijakan yang dianggap berkaitan dengan kondisi hukum, politik, dan demokrasi saat ini. Oleh sebab itu, ia berpandangan seorang mantan pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan berbagai keputusan yang pernah diambil selama menjabat.

“Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” ujarnya.

Karena itu, Hasto menegaskan bahwa agenda turun ke masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan elektoral. Ia menilai kunjungan tersebut justru harus menjadi ruang pertanggungjawaban kepada rakyat atas warisan kebijakan yang ditinggalkan.

Baca Juga: Panas! PSI Desak Jokowi Segera Deklarasi Gabung, PDIP Langsung Skakmat: Jokowi Tak Punya Dampak Elektoral!

“Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dirinya akan mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat setelah menerima banyak undangan dari masyarakat. Mantan presiden tersebut mengatakan agenda itu dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada warga di berbagai daerah.