Jepang Kekurangan Penduduk, Jutaan Rumah Terbengkalai dan Sekolah Berubah Jadi Panti Jompo

Krisis demografi di Jepang saat ini kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data sensus resmi terbaru, populasi Negeri Sakura tersebut menyusut hingga lebih dari 3 juta jiwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Sensus awal mencatat jumlah penduduk Jepang kini berada di angka 123 juta jiwa, turun drastis dari 126,1 juta jiwa pada tahun 2020 lalu. Penurunan ini menjadi rekor kemerosotan terbesar sejak pemerintah Jepang pertama kali mengumpulkan data sensus pada tahun 1920.

Sebagai catatan, populasi Jepang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan jumlah 128 juta jiwa. Namun, angka tersebut diproyeksikan bakal merosot tajam hingga tersisa 87 juta jiwa saja pada tahun 2070 mendatang. Saat ini, jumlah penduduk Jepang kembali setara dengan kondisi mereka pada tahun 1989.

Laporan dari The New York Times menyebutkan pemerintah Jepang telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi krisis penuaan populasi, salah satunya dengan mendorong generasi muda untuk memiliki lebih banyak anak.

Namun, upaya tersebut dinilai gagal dan membuat Jepang terjebak sebagai salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Saat ini, perbandingan demografi Jepang adalah dua kematian untuk setiap satu kelahiran baru.

Kondisi menyusutnya populasi ini mulai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan tekanan berat pada sistem layanan kesehatan, hingga memicu kelangkaan tenaga kerja yang masif.

Data sensus menunjukkan krisis ini telah menjalar ke hampir seluruh wilayah. Sebanyak 45 dari 47 prefektur di Jepang melaporkan penurunan populasi, dengan laju penyusutan yang kian cepat.

Wilayah utara seperti Akita dan Aomori menjadi yang paling parah, di mana populasi mereka menyusut hingga 8 persen dalam lima tahun terakhir karena ditinggal generasi mudanya akibat upah yang stagnan dan musim dingin yang ekstrem.

Dampaknya, kawasan pedesaan Jepang kian kosong. Banyak sekolah kini dialihfungsikan menjadi panti jompo atau pusat komunitas. Jutaan rumah terbengkalai, fasilitas publik dan rumah sakit mulai memangkas skala operasional, hingga jalur-jalur kereta lokal terpaksa ditutup, tulis laporan tersebut.

Satu-satunya jalan keluar untuk menyeimbangkan penurunan ini adalah dengan membuka pintu bagi tenaga kerja asing. Sayangnya, pemerintah Jepang sejak lama mengambil pendekatan yang sangat hati-hati terkait isu imigrasi. Ditambah lagi, pengaruh politisi nasionalis dengan agenda "Jepang Utama" (Japan First) belakangan ini kian menguat.

"Jepang kini telah mencapai titik di mana penurunan populasi seperti ini tidak akan bisa dipulihkan dalam jangka pendek maupun menengah," ujar James Raymo, profesor sosiologi dari Princeton University yang berfokus meneliti demografi Jepang. "Hal itu mustahil berubah tanpa adanya imigrasi massal."