Rupiah Keok Dekati Rp18.000, Purbaya Bantah Akibat Kebijakan Fiskal Memburuk

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai pelemahan rupiah yang mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS ebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dan berbagai rumor yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

"Kalau kita lihat kan tiba-tiba aja penguatannya, pelemahannya 1-2 hari ini kan. Karena ada isu macem-macem, ada rumor macem-macem di pasar," ujar Purbaya dikutip Kamis (4/6/2026).

Bendahara Negara itu bahkan menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh kondisi fiskal pemerintah yang memburuk. Ia justru menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan perbaikan.

"Anda pasti menuduh kebijakan fiskal, kan? Banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu kapan? Minggu depannya? Ada update fiskal bulanan itu, fiskal APBN kita. Itu bulan Mei membaik kan dibanding bulan April," katanya.

Menurutnya, tugas utama pemerintah saat ini adalah menjaga fondasi ekonomi agar tetap kuat. Karena pada akhirnya nilai tukar akan mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

"Karena pada akhirnya kita percaya rupiah akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi untuk saya fokusnya di situ," ujarnya.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu menambahkan untuk saat ini belum diperlukan rapat khusus bersama anggota KSSK untuk membahas pelemahan rupiah. Sebab, rupiah ini seharusnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.

"Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja," kata Purbaya.

Baca Juga: Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.966, Pasar Cermati Inflasi dan Ketegangan Iran-AS

Baca Juga: Rupiah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS, BI Perketat Transaksi Valas Tunai

Meski demikian, ia membuka peluang adanya koordinasi lebih lanjut apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tapi kalau ada, kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan, sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi kan sekarang itu masih dalam jurisdiksi Bank Sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita akan rapat cepat," ujarnya.