Trump Makin Meresahkan, DPR AS Putuskan Batasi Kewenangannya dalam Perang Melawan Iran

Gelombang penolakan terhadap kebijakan militer Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, semakin menguat.

Melansir Aljazeera, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS resmi mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan Trump untuk melancarkan serangan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Keputusan tersebut menjadi pukulan politik yang cukup keras bagi Trump, terutama karena sejumlah anggota Partai Republik ikut membelot dan mendukung langkah yang selama ini didorong oleh Partai Demokrat.

Dalam pemungutan suara yang berlangsung di Washington DC pada Rabu (3/6), resolusi itu lolos dengan hasil 215 suara berbanding 208 suara. Sebanyak empat anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk mendukung pengesahan aturan tersebut.

Meski peluang resolusi tersebut menjadi undang-undang dinilai kecil, banyak pihak melihatnya sebagai bentuk teguran terbuka terhadap keputusan Trump yang memilih bergabung dengan Israel dalam serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Langkah militer tersebut memicu konflik berkepanjangan yang kini memasuki hari ke-100. Trump sendiri tidak pernah meminta persetujuan Kongres sebelum memutuskan terlibat dalam perang tersebut.

Bahkan, Presiden AS itu berulang kali berusaha mengecilkan skala konflik dengan menyebutnya sebagai "pertempuran kecil" maupun "ekspedisi jangka pendek".

Padahal, berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, kewenangan untuk menyatakan perang berada di tangan Kongres. Karena itu, penggunaan kekuatan militer secara sepihak oleh Trump memicu kekecewaan di kalangan banyak anggota parlemen.

Baca Juga: Netanyahu Akui Ribut dengan Trump Soal Perang Iran dan Amerika: Kami Memiliki Perbedaan Taktik

Pemungutan suara kali ini juga mencatat sejarah tersendiri. Sepanjang tahun 2026, DPR AS telah empat kali membahas resolusi terkait kekuasaan perang guna memaksa Trump meminta persetujuan Kongres sebelum melakukan tindakan militer terhadap Iran.

Namun, baru kali ini resolusi tersebut berhasil lolos dan mendapat dukungan mayoritas anggota DPR.

Pengesahan resolusi itu terjadi setelah serangkaian manuver politik yang oleh sejumlah pengamat dianggap sebagai upaya sebagian anggota Partai Republik untuk menggagalkan pembahasan aturan tersebut.

Selain persoalan konstitusional, biaya perang yang terus membengkak juga menjadi sumber kritik. Pentagon pada Mei lalu memperkirakan bahwa konflik melawan Iran telah menghabiskan dana sekitar 29 miliar dolar AS.

Namun sejumlah analis menilai angka tersebut masih terlalu rendah. Pada April lalu, seorang pakar keuangan publik dari Universitas Harvard memperkirakan total biaya perang dapat melonjak hingga menembus lebih dari 1 triliun dolar AS.

Kekhawatiran lain juga muncul terkait kesiapan militer Amerika Serikat. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional pada April memperingatkan bahwa sejumlah persediaan amunisi penting mulai menipis.

Beberapa sistem persenjataan yang disebut mengalami tekanan stok antara lain rudal Tomahawk, sistem Pertahanan Area Ketinggian Tinggi Terminal (THAAD), hingga rudal Serangan Presisi (PrSM).

Baca Juga: 'Saya Memulainya,' Trump Nyatakan Dirinya Bertanggung Jawab Soal Kekacauan Perang Amerika dan Iran

Di sisi lain, dukungan publik terhadap perang juga terus menurun. Hasil survei terbaru dari Marist Institute for Public Opinion menunjukkan bahwa 60 persen warga Amerika Serikat tidak menyetujui pendekatan Trump dalam konflik melawan Iran.

Angka tersebut meningkat dibandingkan Maret lalu yang berada di level 54 persen.

Bahkan di kalangan pemilih Partai Republik sendiri, ketidakpuasan mulai terlihat. Jika pada Maret hanya 15 persen yang tidak setuju terhadap penanganan perang oleh Trump, kini jumlahnya naik menjadi 22 persen.

Secara keseluruhan, sebanyak 61 persen warga AS menilai perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah membawa lebih banyak kerugian dibandingkan manfaat.