LPEM FEB UI: Hilirisasi Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sumber daya alam (SDA), mulai dari nikel, tembaga, emas hingga logam tanah jarang. Kekayaan tersebut dinilai dapat menjadi modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis dan teknologi hijau.

Wakil Kepala Kajian Iklim Bisnis dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI, Dr. Ruth Ruth Elisabeth, menilai potensi sumber daya alam Indonesia memang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di masa depan.

"Potensinya sangat besar karena SDA dapat menjadi sumber ekspor, investasi, penerimaan negara, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia memiliki posisi kuat pada mineral strategis seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, serta potensi logam tanah jarang, sehingga dapat memanfaatkan kebutuhan global terhadap mineral kritis," ujarnya.

Menurut Ruth, sumber daya alam dapat membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada 2025 tercatat tumbuh 5,11 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat.

"Namun, SDA tidak otomatis menjamin kesejahteraan, apalagi jika hanya diekspor sebagai bahan mentah atau diolah secara terbatas. Manfaatnya bisa kecil, rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, dan dapat menimbulkan biaya lingkungan yang serius," katanya.

Ia juga menilai pemerintah perlu menaruh perhatian yang sama terhadap hilirisasi sektor pertanian, mengingat sektor tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan jutaan petani sekaligus mendukung industri makanan dan minuman nasional.

Baca Juga: 'Secara Logika Ya Boleh Saja,' Purbaya Tak Masalah Prabowo Nombok Biaya Kunker ke Luar Indonesia

Hilirisasi Harus Naik Kelas

Ruth menilai kebijakan hilirisasi yang selama ini dijalankan pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.

"Hilirisasi sangat penting karena dapat memindahkan sebagian nilai tambah dari luar negeri ke dalam negeri. Hilirisasi mendorong investasi, ekspor manufaktur berbasis SDA, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja," jelasnya.

Ia mencatat bahwa pada 2025 realisasi investasi hilirisasi mencapai sekitar Rp584,1 triliun, sementara ekspor besi dan baja pada Januari-Juni 2025 mencapai US$13,79 miliar atau meningkat 9,79 persen secara tahunan.

Meski demikian, Ruth mengingatkan bahwa manfaat hilirisasi dapat berkurang apabila hanya berhenti pada pembangunan smelter dan belum menghasilkan transfer teknologi yang memadai.

"Untuk membalik kondisi tersebut, hilirisasi harus naik kelas dari sekadar pengolahan dasar menuju industri antara dan industri akhir, sehingga nilai tambahnya lebih banyak tertinggal di dalam negeri," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya membaca perkembangan teknologi global, termasuk perubahan tren industri baterai yang kini mulai bergeser dari teknologi berbasis nikel ke lithium iron phosphate (LFP).

Baca Juga: Dukung Hilirisasi Daerah, Kemenperin Dekatkan Layanan Sertifikasi ke Pelaku Usaha

Posisi Strategis Indonesia dalam Transisi Energi Global

Di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap kendaraan listrik dan energi bersih, Indonesia dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok global.

"Posisi Indonesia sangat strategis karena dunia membutuhkan mineral kritis untuk transisi energi, kendaraan listrik, baterai, jaringan listrik, dan teknologi hijau," ujar Ruth.

Ia menjelaskan bahwa permintaan global terhadap berbagai mineral energi masih terus meningkat. Pada 2024, permintaan lithium tumbuh hampir 30 persen, sementara permintaan nikel, kobalt, grafit, dan rare earth meningkat sekitar 6 hingga 8 persen.

Namun, menurutnya peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila Indonesia mampu memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang semakin menjadi perhatian dunia.

"Namun, peluang ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal jika Indonesia tidak mampu memenuhi standar ESG yang akan menjadi tren masa depan, tidak memiliki teknologi pengolahan lanjutan, atau hanya menjadi pemasok bahan baku," katanya.

Ketahanan Pangan dan SDA Perkuat Fondasi Ekonomi

Selain kekayaan sumber daya alam, Presiden Prabowo juga menyoroti keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ruth menilai kombinasi antara ketahanan pangan dan kekuatan SDA dapat menjadi fondasi ekonomi yang lebih kokoh.

"Kombinasi ketahanan pangan dan SDA dapat memperkuat fondasi ekonomi karena pangan menjaga stabilitas harga, inflasi, dan daya beli, sementara SDA menopang ekspor, investasi, penerimaan negara, dan industrialisasi," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai capaian swasembada pangan perlu terus diuji dari berbagai aspek.

"Namun, swasembada perlu diuji lagi dari berbagai sisi, mulai dari konsistensi produksi, distribusi, harga beras, cadangan pemerintah, hingga kesejahteraan petani. Jadi, ketahanan pangan tidak boleh hanya dilihat dari kecukupan stok, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau," katanya.

Ekonomi Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan Konkret

Terkait visi Presiden Prabowo mengenai transformasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila, Ruth menilai konsep tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat luas.

"Ekonomi berlandaskan Pancasila berarti pertumbuhan harus sejalan dengan pemerataan, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi. Konsep ini relevan untuk memastikan SDA tidak hanya meningkatkan ekspor dan investasi, tetapi juga menciptakan pekerjaan, memperkuat daerah penghasil, melibatkan UMKM dan koperasi, serta menurunkan kemiskinan," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan berbasis SDA tidak cukup hanya diukur dari angka investasi atau ekspor, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Agar tidak hanya menjadi narasi politik, konsep ekonomi berlandaskan Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam desain kebijakan dan indikator yang lebih konkret, seperti kebijakan ketenagakerjaan, regulasi industri, penerimaan daerah, transfer teknologi, perlindungan lingkungan, dan kualitas layanan publik," katanya.

Rakyat Harus Menjadi Pelaku Utama

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo bahwa rakyat tidak boleh menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri, Ruth menekankan pentingnya memastikan sumber daya alam benar-benar menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat.

"Langkah paling menentukan adalah memastikan SDA berubah menjadi nilai tambah domestik dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hilirisasi yang dirancang dengan baik dapat menghadirkan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat penerimaan negara.

Namun sebaliknya, tata kelola yang lemah justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.

"Namun, jika tata kelola lemah, kekayaan SDA justru bisa menjadi sumber rente, kerusakan lingkungan, konflik lahan, ketimpangan daerah, dan ketergantungan pada investor besar," katanya.

Karena itu, menurut Ruth, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada penguatan industri hilir, transfer teknologi, pendidikan vokasi, transparansi penerimaan negara, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi nasional.