Kredit Foto: Kementan
Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti anjloknya harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani yang dinilai tidak sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi tersebut merupakan anomali karena secara ekonomi pelemahan rupiah seharusnya mendorong kenaikan harga komoditas ekspor, termasuk kelapa sawit.
Untuk membahas persoalan tersebut, Kementan menggelar rapat koordinasi bersama petani, pengusaha, dan eksportir kelapa sawit di Jakarta, Senin (8/6/2026).
"Alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi," ujar Amran dalam konferensi pers usai rapat.
Menurut Amran, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS seharusnya memberikan keuntungan tambahan bagi pelaku usaha sawit yang berorientasi ekspor.
"Ini ada anomali. Di saat ini harga harusnya naik, bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen, ya harus naik," katanya.
Karena itu, Kementan meminta seluruh perusahaan pengolahan kelapa sawit segera menyesuaikan harga pembelian TBS dari petani. Amran menyebut sekitar 15 juta petani sawit berpotensi dirugikan akibat belum adanya penyesuaian harga tersebut.
"Jadi minimal sama dengan harga seperti semula. Ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan Dirkrimsus untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Baca Juga: Amran Cabut 2.231 Izin Distributor Pupuk Nakal, Mafia Pangan Disikat!
Baca Juga: Sikat Kartel Pangan dan Koruptor Internal, Mentan Amran: Satu-Satu Dulu, Yang Lain Menyusul!
Amran menegaskan, dengan nilai tukar dolar AS yang saat ini mendekati Rp18.000 per dolar AS, harga TBS semestinya naik dibandingkan posisi sebelumnya.
"Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang Rp18.000," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh pemangku kepentingan industri sawit disebut menyepakati pemulihan harga TBS ke level sebelumnya.
"Kita sepakat semua, tidak ada satu pun yang menolak. Ketua asosiasi hadir, perusahaan hadir, pengusaha hadir, eksportir hadir, semua sepakat harga kembali seperti semula," kata Amran.
Ia menegaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menjaga kesejahteraan petani sawit.
"Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10 persen dari harga semula," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Amran juga menegaskan target pemerintah untuk menghentikan impor bensin dan solar secara bertahap dengan memanfaatkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku energi.
Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Sabtu (6/6/2026).
"Nantinya 100 persen enggak ada impor. Bensinnya dari sawit, solarnya dari sawit. Inilah kita diganggu terus," kata Amran.
Baca Juga: Kewenangan BUMN Atur Harga dalam dalam PP 24/2026 Dikhawatirkan Ganggu Stabilitas Harga Sawit
Baca Juga: Harga Sawit Sempat Tertekan, PTPN IV PalmCo Serap 1,03 Juta Ton TBS Petani
Menurut dia, sebagai produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bahan bakar berbasis sawit. Pemerintah bahkan telah menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk mengembangkan teknologi pengolahan CPO menjadi bensin.
Saat ini pemerintah menjalankan program mandatori B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dan 60 persen solar. Amran menyebut program tersebut telah membantu Indonesia mengurangi impor solar hingga sekitar 5 juta ton per tahun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Muhammad Farhan Shatry
Editor: Annisa Nurfitri
