SPPG Tak Ada di Daerah Terpencil, Kantin Sekolah jadi Alternatif Penyedia MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil dan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program MBG agar tidak selalu bergantung pada pembangunan dapur baru di setiap lokasi.

Menurut Nanik, penggunaan kantin sekolah dinilai lebih efektif untuk sekolah dengan jumlah siswa yang terbatas. Ia mencontohkan sebuah sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 murid, sehingga pembangunan dapur khusus MBG dianggap kurang efisien.

"Misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan," ujar Nanik kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Selain memanfaatkan kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas dapur yang telah tersedia di masyarakat. Salah satunya adalah dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Nanik mencontohkan kondisi serupa yang ditemuinya di Raja Ampat. Di salah satu pulau, jumlah murid hanya sekitar 115 orang, sementara di lokasi tersebut telah tersedia dapur umum yang dibangun melalui program CSR Pertamina.

Menurut dia, fasilitas yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan MBG tanpa harus membangun infrastruktur baru.

"Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," katanya.

BGN menilai pendekatan tersebut dapat membantu memperluas jangkauan program MBG di daerah-daerah dengan kondisi geografis yang menantang sekaligus menekan kebutuhan anggaran pembangunan dapur baru.

Nanik menegaskan bahwa berbagai alternatif yang disiapkan merupakan bagian dari strategi efisiensi agar pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini bagian efisiensi supaya tidak tadi, menggunakan semuanya APBN," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga menanggapi informasi mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menghentikan layanan karena dana belum dicairkan. Ia memastikan pencairan dana telah dilakukan secara bertahap sejak Jumat pekan lalu dan berlanjut pada Senin.

Menurut laporan yang diterima BGN, sejumlah SPPG juga telah menerima pencairan dana pada hari tersebut. Nanik menilai persoalan yang terjadi lebih bersifat teknis dan tidak mengganggu kelangsungan program secara keseluruhan.

"Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan Rp5 triliun yang dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja," kata Nanik.