MBG hingga Danantara Dinilai Bagian dari Tatanan Baru Ekonomi Pancasila

Great Institute menilai tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan domestik, sorotan lembaga pemeringkat global, hingga keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin merupakan bagian dari fase transisi menuju tatanan baru ekonomi yang lebih berorientasi pada peran negara atau developmental state.

Peneliti Ekonomi Great Institute Yossi Martino mengatakan gejolak yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah melalui berbagai program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Danantara, hingga pembenahan tata niaga komoditas strategis.

Menurutnya, pemerintah tengah melakukan transformasi dari model ekonomi yang selama ini lebih bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar menuju model pembangunan yang lebih aktif digerakkan negara.

“Visi ini patut diapresiasi. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara emerging markets seringkali membutuhkan intervensi negara yang agresif untuk melakukan lompatan struktural. Mekanisme pasar bebas terbukti terlalu lambat untuk mengentaskan kemiskinan struktural, menyelesaikan persoalan stunting, atau memaksakan hilirisasi. Di sinilah instrumen seperti MBG dan pembentukan super-holding Danantara menjadi rasional secara konsep,” ujar Yossi.

Ia menjelaskan turbulensi yang muncul saat ini dapat dipahami melalui perspektif Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory), yakni ketika perubahan aturan dan struktur ekonomi memicu penyesuaian dari pelaku pasar.

“Setiap transformasi sosial yang besar cenderung diikuti oleh goncangan. Pasar bereaksi keras karena agenda-agenda baru ini menggeser ekuilibrium lama dan memaksa mereka menghitung ulang risiko. Dalam ekonomi terbuka, pasar bukan tujuan akhir, tetapi sinyalnya tidak boleh diremehkan. Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujar Yossi.

Dalam konteks tersebut, Great Institute menilai prinsip Ekonomi Pancasila dapat menjadi kerangka untuk menyeimbangkan peran negara dan mekanisme pasar.

“Ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat. Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelas Yossi.

Ia menambahkan pendekatan serupa perlu diterapkan pada Koperasi Merah Putih, Danantara, dan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) agar intervensi negara mampu meningkatkan efisiensi ekonomi tanpa menciptakan ketidakpastian baru bagi dunia usaha.

Menurut Great Institute, keberhasilan agenda transformasi ekonomi tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga tiga aspek kredibilitas sekaligus, yakni kredibilitas fiskal, kredibilitas kelembagaan, dan kredibilitas makroekonomi.

Kredibilitas fiskal berkaitan dengan kepastian sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko program strategis. Sementara kredibilitas kelembagaan ditentukan oleh tata kelola, pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan program.

Baca Juga: DSI dan Penempatan DHE SDA di Himbara Jadi Kunci Penguatan Rupiah pada 2027

Baca Juga: Zulhas Ungkap Anomali Jumlah Dapur MBG, Target Cuma 21 Ribu Tapi Realisasi di Lapangan Tembus 27.877

Adapun kredibilitas makroekonomi mencakup independensi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tetap menjaga kewenangan masing-masing institusi.

“Independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” jelas Yossi.