MBG 'Dirombak' dalam Sebulan, Termasuk SPPG yang Dijualbelikan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu satu bulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program.

“Perlu waktu penataan, ya. Satu bulan. Satu bulan penataan,” ujar Zulhas dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026) dikutip dari ANTARA.

Menurut Zulhas, pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, hingga verifikasi laporan penerima manfaat program.

Ia menilai langkah perbaikan tersebut penting dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” katanya.

Zulhas menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut kemudian mendorong adanya perubahan manajemen untuk mempercepat proses pembenahan program.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran guna memastikan program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara serta tidak mengurangi target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah moratorium pembukaan titik layanan dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali guna memastikan kapasitas layanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Selain itu, BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Kebijakan tersebut diambil karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga diperlukan penyesuaian distribusi layanan.

Baca Juga: Anggaran MBG Bakal Makin Ditekan, Ini Kata Purbaya

Dalam proses pembenahan, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.

Tak hanya itu, pengawasan kualitas layanan juga akan diperkuat. Pada 2026, fokus pelaksanaan MBG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan semata-mata mengejar jumlah penerima manfaat. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan setiap dapur yang beroperasi memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang memadai.

Nanik menegaskan bahwa MBG merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik karena tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.