Disebut Boros oleh Media Asing, Kini Prabowo Potong Ratusan Triliun Biaya Belanja Negara yang Tidak Penting

Strategi pemerintah memperkuat disiplin fiskal dilakukan melalui pemangkasan belanja negara yang dinilai tidak efisien hingga lebih dari Rp300 triliun. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Langkah efisiensi anggaran ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik dalam artikel media asing The Economist yang terbit pada Mei 2026. Artikel tersebut menyoroti potensi risiko kebijakan fiskal yang dinilai berpotensi memicu pemborosan.

Menanggapi kritik tersebut, Prabowo menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif sehat dibandingkan dengan banyak negara maju.

“Defisit anggaran kami tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, sedangkan rasio utang terhadap PDB jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju,” ujar Prabowo pada Senin (15/6/2026).

Menurut Prabowo, gejolak global yang dipicu konflik internasional telah menyebabkan volatilitas pada pasar energi, pangan, dan keuangan dunia. Meski demikian, ia menilai perekonomian nasional tetap memiliki daya tahan yang kuat.

Hal tersebut, kata dia, tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang menjadi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20.

Baca Juga: Motor Listrik MBG Tak Disita, Kejagung Justru Minta Cepat Didistribusikan

Untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran melalui peningkatan integritas kelembagaan dan optimalisasi penerimaan negara.

Selain memangkas belanja yang tidak produktif, pemerintah juga mempercepat digitalisasi sistem perpajakan, memperbaiki tata kelola komoditas ekspor, serta memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan guna menekan kebocoran penerimaan negara.