Titah Luhut, Bansos Pakai Sistem AI Mulai Akhir 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan program digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat diimplementasikan secara nasional pada akhir 2026. Saat ini, program tersebut tengah diuji coba di 42 kabupaten sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.

Luhut mengatakan pemerintah telah memetakan berbagai tantangan dalam digitalisasi data publik setelah menjalankan sejumlah proyek percontohan. Salah satu daerah yang telah mulai menerapkan sistem tersebut adalah Kabupaten Banyuwangi.

Menurutnya, pemanfaatan AI dapat meminimalkan kesalahan dalam pendataan sekaligus menghasilkan basis data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah.

"Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah dalam digitalisasi berbasis AI di pemerintahan Republik Indonesia. Saya pikir ini bisa menjadi success story atau legacy Presiden Prabowo jika seluruh program ini berhasil dijalankan," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Rabu (17/6/2026).

Pemerintah berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung pelaksanaan proyek percontohan tersebut pada 6-9 Juli 2026. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali yang sedang dipersiapkan sebagai wilayah percontohan.

Luhut menjelaskan, 42 kabupaten yang terlibat dalam tahap piloting ditargetkan menyelesaikan proses pendaftaran data pada akhir Juli 2026. Dari tahap tersebut, pemerintah memperkirakan dapat memetakan sekitar 35 juta data penerima yang akan menjadi fondasi pengembangan sistem secara nasional.

"Kita sepakat 42 kabupaten dalam tahap piloting ini, kalau bisa pada akhir Juli sudah menyelesaikan pendaftaran sehingga kita bisa mengetahui jumlah data yang terkumpul," katanya.

Baca Juga: Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Siap Diluncurkan Secara Nasional pada November 2026

Baca Juga: Heboh Bansos Rp5,4 Juta per Orang! Anak Buah Luhut Ungkap Faktanya

Selanjutnya, peluncuran nasional ditargetkan berlangsung pada Oktober-November 2026 dan mencakup seluruh 541 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah menargetkan kesiapan sistem mencapai 80%-90% sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun.

"Pada Oktober-November, Presiden akan meluncurkan program ini secara nasional di 541 kabupaten/kota," ungkapnya.