Serius Evaluasi, Pemerintah Indonesia Tak Lagi Berikan Insentif Tinggi untuk Semua Dapur MBG

Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan lagi memberikan insentif dalam jumlah sama kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran insentif ke depan akan disesuaikan dengan kualitas layanan masing-masing dapur.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari mengatakan pemerintah tengah melakukan penataan ulang tata kelola program MBG, termasuk menghitung kembali skema insentif bagi dapur-dapur yang telah beroperasi.

Baca Juga: Israel Tak Senang dengan Kesepakatan Damai Iran-Amerika: Ini Mengerikan, Apa yang Dipikirkan Trump

"Angka insentifnya tidak akan sama," kata Qodari, dikutip Kamis (18/6).

Menurut dia, kebijakan tersebut diambil agar insentif yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran dan mendorong peningkatan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi.

Penataan dilakukan bersamaan dengan penghentian sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah. Jeda kegiatan belajar mengajar dinilai menjadi momentum ideal bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Qodari menjelaskan evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas dapur, proses memasak, standar kebersihan dan kesehatan hingga kualitas pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Program MBG sendiri menyasar kelompok rentan, seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Selain evaluasi kualitas layanan, pemerintah juga memutuskan melakukan moratorium pembangunan dapur MBG baru.

Langkah tersebut dilakukan karena jumlah SPPG yang telah beroperasi dinilai sementara sudah mencukupi dan lebih membutuhkan penataan internal.

"Fokus kepada SPPG yang sudah operasional," ujar Qodari.

Baca Juga: 'Waktunya untuk Berubah,' Taiwan Kini Gunakan Taktik Amerika dalam Melawan China

Dengan perubahan skema insentif tersebut, pemerintah ingin memastikan anggaran MBG tidak hanya terserap, tetapi juga mampu mendorong peningkatan mutu layanan gizi di setiap dapur yang terlibat dalam program nasional tersebut.