'Bermula dari Informasi Berseliweran dari Pejabat dan Media Pendukung Pemerintah Akan Datang ke UGM, Kami Muak!'

Mahasiswa UGM memberikan klarifikasi terkait aksi pengusiran sejumlah pejabat negara yang berujung ricuh di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026) malam.

Dalam acara diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM menghadirkan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, pada Senin (15/6) malam. 

Mereka menegaskan bahwa aksi protes tersebut merupakan ekspresi ketidakpercayaan dan rasa muak yang mendalam terhadap pemerintah.

"Bermula dari unggahan yang berseliweran bahwa para pejabat negara dan media pendukungnya akan datang ke UGM. Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam," kata Juru Bicara Mahasiswa UGM, Galdwin.

Para mahasiswa UGM membantah anggapan bahwa aksi tersebut digerakkan oleh kelompok tertentu. Organisasi mahasiswa itu menegaskan kehadiran massa di lokasi merupakan bentuk gerakan kolektif mahasiswa yang merasa resah terhadap berbagai isu yang berkembang.

"Kami tekankan sekali lagi, kami yang kemarin datang ke GIK itu adalah perkumpulan kolektif. Informasi tersebar dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain yang memang muak, resah, dan ingin mengekspresikan kekecewaan mereka. SEMA UGM hanya bagian dari kolektif tersebut," ujarnya.

Perwakilan mahasiswa menjelaskan aksi bermula dari keresahan yang berkembang di media sosial terkait agenda kehadiran sejumlah pejabat negara di kampus UGM. Mahasiswa yang hadir kemudian mengikuti jalannya acara untuk melihat secara langsung substansi diskusi yang berlangsung.

Menurut mereka, forum yang dikemas sebagai diskusi dinilai tidak berjalan secara dialogis dan lebih banyak menampilkan pemaparan dari narasumber tanpa ruang pertukaran gagasan yang memadai.

"Kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah diskusi yang tulen semakin terkonfirmasi. Acara yang dilabeli wadah diskusi ternyata hanya menjadi ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang timpang. Tidak ada ruang korespondensi yang substantif," kata perwakilan mahasiswa.

SEMA UGM menyebut ketegangan yang terjadi di lokasi, termasuk aksi protes yang berkembang menjadi kericuhan, merupakan akumulasi kekecewaan sebagian mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam klarifikasinya, mahasiswa juga menyinggung perdebatan yang muncul saat acara berlangsung terkait kondisi di Papua. Mereka merespons ajakan sejumlah pejabat yang meminta mahasiswa melihat langsung situasi di wilayah tersebut.

Menurut kelompok mahasiswa tersebut, pemerintah perlu membuka akses informasi yang lebih luas agar publik dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di Papua.

"Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Buka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput kondisi di Papua dan tarik semua pasukan militer yang selama ini menebar teror pada rakyat," ujar perwakilan mahasiswa.

Mahasiswa UGM menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari tuntutan transparansi dan kebebasan informasi terkait berbagai isu yang berkembang di Papua.