Diserang Mahasiswa, Gibran Tak Goyah: MBG dan Kopdes Merah Putih akan Dibenahi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara menyusul gelombang kritik yang mengarah pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di tengah tuntutan mahasiswa yang mendesak penghentian kedua program tersebut, pemerintah justru menegaskan tidak akan mundur, melainkan memilih jalur perbaikan dan pembenahan menyeluruh.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tetap mempertahankan dua program andalan tersebut, sembari memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.

Menurut Gibran, fokus utama saat ini bukan menghentikan program, melainkan memperkuat tata kelolanya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (17/6), Gibran menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi besar terhadap pelaksanaan MBG dan KDMP.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," kata Gibran.

Baca Juga: MBG Tidak Bisa Dihentikan, Qodari: Prabowo Dipilih Karena Program Itu!

Menurut putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu, pembenahan dilakukan agar pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran, lebih efisien, lebih efektif, serta terhindar dari praktik-praktik korupsi yang berpotensi mengganggu tujuan awal program.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Pernyataan Gibran muncul setelah sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Salah satu tuntutan yang paling menyita perhatian adalah permintaan penghentian Program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Baca Juga: 'Ada yang Dilindungi', Sony Sonjaya Tak Layak Jadi Justice Collaborator di Kasus MBG?

Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Meski kritik terus bermunculan, pemerintah tampaknya memilih menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.

Dengan pernyataan terbaru Gibran, arah kebijakan pemerintah terlihat semakin jelas, program tetap berjalan, namun dengan pengawasan dan tata kelola yang diperketat agar hasilnya lebih maksimal dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.