JCM Ingatkan Dimensi Sosial Tanggapi Fluktuasi Harga Energi Global

Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) mengingatkan pemerintahan Prabowo dan Gibran agar tidak terperangkap dalam logika pasar bebas dalam menetapkan kebijakan energi nasional.

Perumusan kebijakan yang reaktif dalam merespon dinamika pasar dikhawatirkan bisa melahirkan instabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat atau munculnya risiko bom sosial.

Jusrianto mengungkapkan, fluktuasi dan tekanan harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh direspons pemerintah hanya semata-mata sebagai variabel ekonomi.

Menurut dia, ada dimensi keadilan sosial yang dipertaruhkan, karena memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat dan UMKM.

"Bagi JCM kebijakan energi yang terjebak dalam logika pasar hanya akan memperlebar jurang kemiskinan dan rentan menciptakan instabilitas sosial politik," kata Jusrianto dalam konferensi pers di Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, JCM juga menyoroti pentingnya langkah konkret dalam menyelamatkan postur fiskal nasional. Kesehatan fiskal dipandang adalah prasyarat mutlak agar pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi. 

Jusrianto menekankan bahwa seluruh catatan kritis yang dilayangkan oleh JCM ini bersifat objektif dan berbasis data. Adapun tuntutan Jaringan Cendekiawan Muda kepada pemerintah adalah:

1. ⁠Mendesak perbaikan tata kelola dan audit Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, berkelanjutan dan bebas dari inefisiensi struktural.
2. ⁠⁠Mendesak pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, berbasis sistem pengawasan independen, dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan oligarkis.
3. ⁠⁠Menuntut kebijakan tarif dan harga energi yang berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM, bukan sekadar menyesuaikan mekanisme pasar.
4. ⁠⁠Mendorong penguatan fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan kebocoran, serta memberantas mafia anggaran.
5. ⁠Mengutuk keras segala bentuk intimidasi di lingkungan akademik dan menuntut jaminan keamanan atas kebebasan akademik yang bertanggung jawab berpendapat di lingkungan kampus.
6. ⁠⁠Menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis manapun.
7. ⁠⁠Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang subtansial, menolak polarisasi, dan mengawal pembangunan nasional dengan sikap kritis-konstruktif.