Prabowo: Saya Bukan Ahli Ekonomi, Tapi Belum Ada yang Bisa Bantah Analisis Ini

Presiden Prabowo Subianto menyinggung analisis ekonomi yang pernah ia tulis belasan tahun lalu. Menurutnya, pandangan tersebut hingga kini belum berhasil dibantah.

Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Madura. Prabowo menilai data yang digunakan dalam analisisnya masih relevan sampai sekarang.

“Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan analisis tersebut berkaitan dengan aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri. Ia menyebut fenomena itu sebagai net outflow of national wealth.

Menurut Prabowo, persoalan tersebut sudah lama terjadi dan berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menyebut berbagai data internasional juga pernah mengungkap hal serupa.

“Apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir ke luar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri," ujarnya.

Prabowo mengaku merujuk pada data perdagangan internasional yang pernah dipublikasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data itu disebut menunjukkan adanya keuntungan besar yang seharusnya dapat dinikmati Indonesia.

Ia kemudian mengibaratkan kebocoran kekayaan negara seperti darah yang terus keluar dari tubuh manusia. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang.

“Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita," kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti praktik underinvoicing atau pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai. Praktik tersebut disebut menjadi salah satu penyebab kebocoran kekayaan negara.

Baca Juga: 'Hanya di Indonesia Polisi Ngurus Pertanian', Prabowo Bicara Peran Aparat di Sektor Pangan

“Ternyata, sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut underinvoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong,” tegasnya.

Menurut Prabowo, praktik tersebut telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar selama puluhan tahun. Karena itu, ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius.