Bonus Demografi Cuma 10 Tahun Lagi, Pemerintah Khawatir Indonesia Emas 2045 Jadi Sebatas Mimpi

Pemerintah Indonesia mulai mewaspadai ancaman hilangnya peluang bonus demografi yang selama ini disebut sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa jendela bonus demografi Indonesia tidak akan berlangsung selamanya dan diperkirakan akan berakhir dalam satu dekade ke depan.

Baca Juga: Perlawanan Terpecah, Dokter Tifa dan Roy Suryo Berjalan Masing-masing di Kasus Ijazah Jokowi

Menurut Luhut, waktu yang tersisa untuk memanfaatkan dominasi penduduk usia produktif semakin sempit. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak lebih cepat agar momentum tersebut tidak terbuang sia-sia.

"Bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit," kata Luhut, dikutip Jumat (26/6).

Peringatan tersebut muncul di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga ketimpangan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, Luhut tetap optimistis perekonomian nasional dapat terus tumbuh apabila pemerintah mampu meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan potensi generasi produktif yang saat ini mendominasi struktur penduduk Indonesia.

Ia menilai bonus demografi bukan sekadar soal jumlah penduduk usia kerja yang besar, melainkan tentang kemampuan negara menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun sistem ekonomi yang produktif.

Karena itu, Luhut menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan sektor dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi masa ketika bonus demografi mulai berakhir.

"Kalau kita semua kompak, saya kira tidak ada masalah," ujarnya.

Selain mengandalkan sumber daya manusia, pemerintah juga menaruh harapan besar pada transformasi digital melalui pengembangan GovTech atau digitalisasi pemerintahan.

Menurut Luhut, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus menekan praktik korupsi yang selama ini menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi.

"GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia," katanya.

Kekhawatiran terhadap bonus demografi juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyoroti anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski ekonomi tumbuh rata-rata sekitar 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai belum berjalan sebanding.

Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi agar pertumbuhan yang tercipta dapat memberikan manfaat lebih luas sekaligus memaksimalkan peluang bonus demografi sebelum momentum tersebut berakhir.

Baca Juga: Tak Hadir Buat Timnas Amerika, Trump Hanya Akan Sekali Muncul Langsung di Piala Dunia 2026

Jika kesempatan ini gagal dimanfaatkan, pemerintah khawatir Indonesia akan kehilangan salah satu modal terbesarnya untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Namun jika berhasil dikelola, bonus demografi diyakini dapat menjadi mesin utama yang mendorong lonjakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional dalam dua dekade mendatang.