Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pengamat Bongkar: Pemilu 2029 Bisa Bikin Ekonomi RI Hancur

Pengamat Bongkar: Pemilu 2029 Bisa Bikin Ekonomi RI Hancur Kredit Foto: Fajar.co.id
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai investor di pasar uang maupun sektor produksi mulai menarik diri dari Indonesia karena khawatir Pemilu 2029 kembali dimenangkan oleh kelompok politik yang sama.

"Investor pasar uang dan sektor produksi pada angkat kaki karena takut Pemilu 2029 dimenangkan oleh kelompok yang sama," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (26/6).

Ia engingatkan jika sekanrio tersebut terjadi, Indonesia bukan hanya semakin berwajah militer, tapi juga dicekik oleh program-program pencitraan dadakan yang membutuhkan biaya besar.

"Selain menjadi negara militer, Indonesia juga akan makin dicekik program-program pencitraan dadakan yang sangat mahal. Perekonomian pun bakal makin gelap!," tegasnya.

Tekanan pasar memang terlihat nyata. Sepanjang 2026, investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) hingga Rp72,22 triliun di pasar saham Indonesia. Aksi lepas portofolio ini memicu kejatuhan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terperosok ke level psikologis 5.342, terkoreksi lebih dari 37% year-to-date.

Selain itu, muncul kabar dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, berencana merelokasi produksi ke Vietnam. Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, menyebut relokasi itu bisa berdampak pada ribuan pekerja.

Baca Juga: Menuju Pilpres 2029, Prabowo Disebut Cari Wapres Pintar, Bukan Beban

"Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK. Prinsipalnya di Jepang akan memindahkan produksinya ke negara yang lebih produktif," ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (22/6/2026).

Namun, Kementerian Perindustrian membantah isu tersebut. Pemerintah menegaskan tidak ada relokasi maupun pemutusan hubungan kerja di kedua perusahaan tersebut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Tag Terkait: