Tak Ada yang Mau Bangun SPPG di Tempat Terpencil? Ini Langkah Pemerintah

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah dengan karakteristik geografis dan kepadatan penduduk yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyadari pelaksanaan MBG di wilayah 3T memerlukan pendekatan yang berbeda dari skema konvensional yang selama ini diterapkan.

"Jadi, memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," ujar Qodari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/6/2026) dikutip dari ANTARA.

Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) Program MBG yang kini diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta masyarakat yang berada di wilayah 3T.

Qodari menjelaskan tantangan utama pelaksanaan MBG di wilayah 3T berasal dari kondisi geografis yang sulit dijangkau serta jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kondisi tersebut membuat skema pelayanan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara konvensional menjadi kurang efektif.

Saat ini, satu SPPG melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Model tersebut dinilai lebih sesuai diterapkan di wilayah non-3T yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dan tersebar dalam radius layanan yang dapat dijangkau.

Sebaliknya, penerapan skema serupa di wilayah 3T dinilai kurang optimal karena populasi yang terbatas. Selain itu, apabila distribusi makanan dilakukan dari SPPG yang berada di luar kawasan 3T, waktu pengiriman berpotensi melampaui batas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan MBG, setiap SPPG hanya diperbolehkan melayani penerima manfaat dalam radius maksimal enam kilometer dengan waktu tempuh paling lama 30 menit.

"Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," kata Qodari.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah masih mematangkan mekanisme yang paling tepat agar program MBG tetap dapat menjangkau masyarakat di wilayah 3T. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai sarana pelayanan MBG.

Namun, pemerintah juga mempertimbangkan alternatif lain yang lebih fleksibel karena tidak semua sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitas kantin akibat keterbatasan infrastruktur.

Baca Juga: Purbaya Turun Gunung! Ancam Tutup SPPG MBG Kalau Ketahuan Main-main

Qodari menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan Program MBG di wilayah 3T karena dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mengatasi stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Menurut dia, perbaikan status gizi anak diharapkan turut meningkatkan kualitas kesehatan dan kemampuan belajar sehingga mampu mendorong peningkatan hasil pendidikan, termasuk pada indikator seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains.

"Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal," ujar Qodari.