Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Tak Sesuai Perjanjian, Amerika Enggan Cairkan Dana Beku US$6 Miliar Milik Iran

Tak Sesuai Perjanjian, Amerika Enggan Cairkan Dana Beku US$6 Miliar Milik Iran Kredit Foto: Reuters/Carlos Barria
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan belum akan mencairkan dana beku senilai US$6 miliar milik Iran. Teheran menurut mereka belum memenuhi seluruh ketentuan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah disepakati kedua negara.

Dari Washington, seorang pejabat pemerintahan mengatakan hingga saat ini tidak ada satu dolar pun dari aset musuh yang telah dilepaskan, meskipun dana tersebut sebelumnya menjadi bagian dari kesepakatan untuk mendorong kemajuan implementasi MoU antara Washington dan Teheran.

Baca Juga: Diakui Menterinya Trump, Pejabat Amerika Senang Tak Perlu Urusi Timnas Iran Lagi di Piala Dunia 2026

"Tidak ada dana beku yang telah dicairkan dan tidak ada dana beku yang akan dicairkan kecuali mereka memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam MoU. Tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma dan semuanya terkait dengan tolok ukur yang telah ditetapkan," ujar pejabat tersebut, dikutip dariĀ New York Post, Rabu (1/7).

Menurut Amerika Serikat, Iran sebelumnya meminta agar seluruh dana dibayarkan sekaligus setelah penandatanganan MoU. Namun permintaan tersebut ditolak Washington.

Amerika serbagai gantinya hanya bersedia memberikan pencairan secara bertahap sesuai perkembangan implementasi kesepakatan oleh Iran. Bahkan, pembayaran nantinya tidak diberikan langsung kepada pemerintah terkait, melainkan disalurkan kepada para pemasok untuk pembelian barang-barang tertentu.

"Pada awal pembicaraan, mereka menuntut agar dana dan aset beku mereka dicairkan begitu MoU ditandatangani. Kami menolak permintaan itu dan pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka tidak akan menerima uang apa pun sebelum memenuhi kewajibannya," kata pejabat tersebut.

Perselisihan mengenai pencairan dana itu kembali mencuat ketika Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner tiba di Doha, Qatar. Kedatangan mereka dilakukan menjelang pertemuan tidak langsung dengan delegasi musuh yang disebut akan membahas mekanisme pencairan aset beku milik Iran.

Meski Pemerintah Iran membantah tengah melakukan perundingan langsung dengan Amerika Serikat, Wakil Presiden AS JD Vance menilai perbedaan itu lebih merupakan strategi diplomasi Teheran.

Menurut Vance, pembicaraan tetap berlangsung melalui jalur teknis dengan mediator Qatar. Meski demikian, delegasi kedua negara tidak bertemu secara langsung.

Adapun Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan fokus utama timnya adalah mencari jalan agar aset-aset beku dapat segera diakses. Namun Amerika tetap bersikukuh bahwa pencairan dana hanya dapat dilakukan setelah Iran memenuhi sejumlah target yang telah disepakati dalam MoU.

Pemerintah Amerika Serikat menjelaskan beberapa tolok ukur tersebut antara lain pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran internasional, penghentian rencana pungutan terhadap kapal yang melintas serta pemenuhan kewajiban lain yang tercantum dalam kesepakatan.

"Ketika Iran membuka kembali Selat Hormuz, menghentikan pungutan bagi kapal, dan memenuhi target-target lainnya, mereka akan memperoleh akses terhadap skema bantuan yang telah diatur. Jika mereka melaksanakan MoU, maka mereka dapat mengakses sebagian aset beku untuk pembelian barang-barang kemanusiaan dari Amerika Serikat," ujar pejabat Amerika lainnya.

Washington juga menilai bantuan tersebut penting mengingat kondisi ekonomi musuh yang terus mengalami tekanan. Menurut Amerika Serikat, krisis ekonomi, kelangkaan pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok telah memberikan tekanan besar terhadap kepemimpinan politik di Teheran.

Baca Juga: Ukraina Klaim Jadi Penyebab Kelangkaan Bensin di Rusia, Zelensky: Begitulah Kami Merespons Putin

Karena itu, Amerika menegaskan pencairan dana beku bukan merupakan hak yang otomatis diberikan kepada Iran, melainkan insentif yang hanya akan diberikan apabila seluruh komitmen dalam perjanjian benar-benar dijalankan sesuai kesepakatan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar

Tag Terkait: