Heboh Calon Manajer Kopdes Latihan Pegang Senjata, Ini Kata Anak Buah Prabowo

Video yang memperlihatkan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih membawa senjata saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) mendadak viral di media sosial. Tayangan tersebut memicu beragam reaksi publik, mulai dari rasa penasaran hingga kritik mengenai materi pelatihan yang diberikan.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengaku juga sempat mempertanyakan bentuk latihan yang terlihat dalam video yang beredar luas tersebut. 

"Saya juga seorang militer. Awalnya saya berpikir latihan model apa ini. Tetapi memang, setiap satuan memiliki metode yang berbeda-beda. Pendidikan dasar kemiliteran pada umumnya memang seperti itu," kata Dudung kepada wartawan.

Ia kemudian menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Menurut Dudung, masyarakat termasuk bagian dari komponen pendukung yang sewaktu-waktu dapat dipersiapkan untuk membantu pertahanan negara apabila situasi mengharuskannya.

Baca Juga: 'Koruptor Kok Dikasihani Karena Lulusan Harvard?' Vonis Nadiem Makarim Picu Perang Pendapat Netizen

Ia pun membandingkan konsep tersebut dengan sejumlah negara yang menerapkan kebijakan wajib militer.

Meski Indonesia tidak menerapkan wajib militer, Dudung menegaskan bahwa negara memiliki konsep bela negara untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat.

"Kalau suatu saat terjadi perang, rakyat bisa dilibatkan dan sudah memiliki keterampilan dasar. Mungkin, latihan kemarin merupakan pengenalan awal ke arah itu," ujarnya.

Meski demikian, Dudung menekankan bahwa materi yang diterima para calon manajer Kopdes tidak bisa disamakan dengan latihan tempur yang dijalani prajurit TNI.

Ia memastikan pelatihan tersebut hanya sebatas pengenalan dasar, bukan pendidikan militer penuh.

Baca Juga: Media Asing Warning: Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim Bisa Bikin Investor Kabur

"Ini hanya sebatas pengenalan. Bukan pelatihan untuk mengejar musuh atau mengatasi hambatan seperti yang diterima prajurit militer," ucap dia.

Lebih lanjut, Dudung menilai pelatihan dasar seperti itu justru dapat memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara TNI dan rakyat dalam mendukung sistem pertahanan nasional.