UMKM Perempuan Bakal Dibuatkan Skema Kredit Khusus, Bunga Pinjaman hanya 8 Persen per Tahun

Pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Program khusus bagi perempuan pelaku usaha mikro dengan suku bunga hanya 8 persen (flat) per tahun. Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kemudahan memperoleh modal usaha.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan skema baru tersebut merupakan transformasi pembiayaan PNM Mekaar menjadi Kredit Program bagi perempuan pelaku usaha mikro.

Menurutnya, selama ini pembiayaan PNM Mekaar memiliki suku bunga berkisar 18-25 persen. Dengan skema baru yang menawarkan bunga 8 persen (flat) per tahun, beban cicilan para pelaku usaha diharapkan menjadi lebih ringan.

Haryo menjelaskan, kebijakan ini ditujukan bagi perempuan yang ingin memulai usaha, sedang menjalankan usaha, maupun yang ingin kembali mengembangkan usahanya agar dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Sehingga ibu-ibu yang mau berusaha, yang sedang berusaha, dan yang pernah serta akan kembali berusaha dapat memperoleh pembiayaan yang jauh lebih terjangkau," katanya, Kamis (2/7/2026).

Dalam skema tersebut, pemerintah menyiapkan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta untuk setiap debitur dengan jangka waktu pinjaman mulai enam hingga 24 bulan.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah sedang menyusun berbagai regulasi pendukung serta menyiapkan dukungan fiskal berupa subsidi bunga atau subsidi marjin senilai Rp2,62 triliun pada 2026.

Haryo mengatakan dukungan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, meningkatkan kapasitas usaha perempuan pelaku usaha mikro, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain menyiapkan skema baru tersebut, pemerintah juga terus memperkuat penyaluran berbagai program kredit bagi pelaku usaha. Hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp167,97 triliun atau sekitar 49,20 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp341,39 triliun.

Capaian itu didorong oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur. Rasio kredit bermasalah (NPL) KUR juga tetap terjaga di level 2,39 persen, dengan realisasi penyaluran mencapai 50,83 persen dari target plafon KUR tahun 2026.

Sementara itu, realisasi program kredit lainnya meliputi Kredit Alsintan sebesar Rp71,10 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp91,93 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp17,74 triliun.

Baca Juga: Driver Ojol Bakal Masuk Kategori UMKM, Menteri Maman: Berhak Terima Berbagai Insentif

Haryo menegaskan pemerintah tidak hanya memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap tersedia, tetapi juga terus menyempurnakan berbagai skema Kredit Program agar semakin tepat sasaran, lebih inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor.

Sebelumnya, dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jakarta pada 29 Juni 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM agar semakin inklusif, mudah diakses, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses pembiayaan formal.