Purbaya Pastikan Dana Rp240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih Aman, Kini Soroti Risiko Kebocoran

Pemerintah memastikan seluruh barang bersubsidi nantinya akan disalurkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Kebijakan tersebut diyakini mampu membuat koperasi memperoleh keuntungan sejak mulai beroperasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan tersebut telah dibahas dalam rapat kabinet. Menurutnya, skema distribusi itu akan menjadi sumber pendapatan utama bagi Kopdes Merah Putih.

"Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu," ujar Purbaya.

Ia menilai, apabila pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, keuntungan usaha sudah bisa diperoleh hanya dari distribusi berbagai barang subsidi pemerintah.

"Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi lah, harusnya sih aman," katanya.

Untuk mendukung operasional koperasi pada masa awal, pemerintah juga menyiapkan bantuan pembiayaan. Dukungan tersebut mencakup pelatihan, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama sekitar satu hingga dua tahun pertama.

Menurut Purbaya, bantuan tersebut diberikan agar koperasi memiliki waktu membangun usaha hingga mampu beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap pemerintah.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan pendanaan sebesar Rp240 triliun untuk mendukung program Kopdes Merah Putih selama enam tahun. Dana tersebut berasal dari pinjaman bank-bank Himbara yang cicilannya akan ditanggung pemerintah.

"Rp240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil," ujar Purbaya.

Ia memperkirakan pembayaran pokok beserta bunga pinjaman mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun, bergantung pada jumlah koperasi yang mulai beroperasi.

"Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah enggak ada isu lagi. Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran," tuturnya.

Purbaya menambahkan fokus pemerintah kini bukan lagi pada aspek pendanaan, melainkan memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, transparan, serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

Baca Juga: Soal Penempatan Dana SAL di Himbara, Ekonom Sebut Langkah Purbaya Sudah Tepat

Menanggapi isu dugaan markup dalam pengadaan mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya mengatakan pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih berada pada tahap pelaksanaan.

Meski demikian, ia memastikan pengawasan akan tetap dilakukan melalui pemeriksaan acak maupun audit secara mendalam terhadap penggunaan anggaran.

"Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu persatu secara detail jadi kita bukan untuk mengganggu tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi," kata Purbaya.