Sobary Bongkar Isyarat Jokowi: Gibran Disuruh Menjauh dari Prabowo

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mohamad Sobary, mengungkapkan adanya isyarat politik dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).

Dalam sidang tersebut, Gibran terlihat duduk sejajar dengan para Menteri Koordinator, bukan di samping Presiden Prabowo Subianto.

Sobary menduga, Jokowi memberi pesan khusus kepada putranya agar tidak duduk bersebelahan dengan Prabowo.

"Jadi dugaan saya itu barangkali ada pesan dari bapaknya, "Kkamu mesti begini, mesti begini." Nah, begini-begini itu antara lain "Nanti kalau sidang kamu jangan jejer". Jangan jejeran," ujarnya dalam Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (24/7).

Menurutnya, arahan itu dimaksudkan sebagai simbol politik. Dengan duduk bersama para Menko, Gibran seolah menempatkan dirinya lebih rendah dari jabatan wakil presiden, sekaligus menunjukkan sikap berseberangan dengan Prabowo.

"Itu artinya apa? Kamu frontal, berseberanganlah di tempat lain. Kamu duduk bersama Menko-menko itu realitas politiknya, wujudnya ya wujud politiknya itu kamu merendah, kamu menempatkan dirimu lebih rendah dari jabatanmu karena kamu berada bersama Menko," jelas budayawan itu.

"Kamu rendah. Tapi rendah itu bukan rendah itu yang dimaksud kamu harus berani beradapan, berani berseberangan. Kan seberangan itu. Kalau harusnya kan jejeran ini seberangan. Dia disuruh berseberangan itu oleh bapaknya. Kira-kira macam gitu," tandasnya.

Baca Juga: 'Anak Dipaksa, Bapak Gila Kekuasaan': Gibran Jadi Korban

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi resmi terkait posisi duduk Gibran. Ia menegaskan bahwa perubahan tata letak meja sidang murni karena kebutuhan teknis operasional, bukan karena adanya keretakan politik.

"Kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah bapak presiden berada di tengah-tengah. Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari bapak wakil presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan," ujar Prasetyo.