Sherly Tjoanda 'Ceramahi' ASN Maluku Utara Banyak Habiskan Dana, Ingatkan Gaji Bukan Hanya Hak

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyoroti besarnya porsi anggaran belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Menurutnya, alokasi yang mencapai Rp1,4 triliun atau sekitar 50 persen dari total APBD Rp2,8 triliun membuat ruang fiskal daerah untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

Hal itu disampaikan Sherly saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) di lapangan upacara Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (27/7/2026).

"Belanja pegawai kita sudah Rp1,4 triliun. Itu 50 persen dari total APBD kita," kata Sherly Tjoanda.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai gaji lebih dari 11.300 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sherly menilai besarnya porsi belanja rutin tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja birokrasi agar keberadaan ASN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Sherly, nilai Rp1,4 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai memiliki nilai yang besar jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ia menggambarkan, anggaran dengan nilai yang sama dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur yang selama ini dibutuhkan masyarakat.

"Selama 26 tahun kita baru menyelesaikan sekitar 450 kilometer jalan. Dengan Rp1,4 triliun, satu tahun saja bisa menyelesaikan sisa 550 kilometer jalan lapen," ujar Sherly.

Selain pembangunan jalan provinsi, Sherly menyebut anggaran tersebut juga setara dengan kemampuan menyelesaikan pembangunan jalan tani di 1.185 desa di Maluku Utara serta mendukung pemenuhan armada bagi nelayan lokal.

"Petani setiap hari meminta jalan tani. Dengan anggaran sebesar itu, seluruh jalan tani di 1.185 desa sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu tahun," kata Sherly.

Meski demikian, Sherly menegaskan pembayaran belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah. Namun, ia meminta ASN tidak hanya melihat gaji sebagai hak, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pertanyaannya, Rp1,4 triliun dibayar untuk gaji belanja pegawai, apa yang Bapak-Ibu selesaikan untuk masyarakat?" tegas Sherly.

Ia mengingatkan ASN agar menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya, kepastian penghasilan yang diterima ASN harus diikuti dengan kontribusi nyata melalui pelayanan publik.

"Kita diberkati untuk memberkati. ASN harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sekadar menikmati gaji setiap bulan," ujar Sherly.

Kondisi fiskal tersebut juga mendorong Sherly memperketat penyusunan APBD Maluku Utara 2027. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi menyusun program hanya berdasarkan kebutuhan internal, melainkan harus berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sherly bahkan menegaskan akan menolak usulan program yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan warga.

"Tahun anggaran 2027, kalau OPD hanya datang mengusulkan program, saya akan tolak. Masih banyak persoalan masyarakat yang harus diselesaikan. Silakan turun ke lapangan, temui masyarakat, cari masalahnya, lalu hadirkan solusi," kata Sherly.

Menurutnya, APBD bukan sekadar anggaran yang menjadi hak OPD, melainkan investasi publik yang harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Anggaran itu bukan hak OPD, melainkan investasi rakyat. Tugas pemerintah dan ASN adalah menjadi jembatan yang mengubah harapan masyarakat menjadi kenyataan," ujar Sherly.

Sebagai tindak lanjut, pimpinan OPD diwajibkan menyerap langsung aspirasi kelompok petani, nelayan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat desa. Setiap program yang diajukan harus berbasis data dan memiliki ukuran hasil yang jelas.

Meski ruang fiskal terbatas, Sherly menyebut pengelolaan keuangan Pemprov Maluku Utara tetap berjalan dengan baik. Penyaluran gaji ASN terlaksana tepat waktu dan tingkat serapan anggaran daerah berhasil masuk dalam urutan lima besar secara nasional.

Baca Juga: Digeruduk Netizen Soal Lisan, Ahmad Sahroni Akui Teman Baik Suami Sherly Tjoanda

Sejumlah arahan juga telah diberikan kepada OPD. Dinas Pertanian diminta mempercepat pembangunan jalan tani, sementara Dinas Perikanan diarahkan menyalurkan bantuan mesin kapal hingga 1.000 unit per tahun melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta mengoptimalkan dana BOSP dan Bosda senilai Rp131 miliar per tahun untuk peningkatan mutu sekolah. Adapun Dinas Kesehatan difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemaparan rancangan program kerja APBD 2027 oleh masing-masing OPD di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 setelah penetapan APBD Perubahan.