Menguji Realisme Target 120 Juta Motor Listrik dan Ambisi Surya 100 GW

Eskalasi ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi sinyal urgensi bagi kedaulatan energi nasional. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar dan ruang fiskal akibat ketergantungan impor energi fosil, Pemerintah Indonesia merespons dengan target transisi energi yang masif.

Namun, kalangan analis mengingatkan pentingnya aspek realisme dan kesiapan ekosistem agar ambisi tersebut tidak menjadi beban baru bagi APBN.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, kebijakan pemerintah yang mengarah pada penyelesaian struktural patut diapresiasi, namun beberapa target perlu ditajamkan agar tetap dalam koridor keberlanjutan fiskal.

Beban Fiskal Konversi Motor

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan elektrifikasi, termasuk target konversi 120 juta sepeda motor listrik. Menanggapi hal ini, IESR memandang target tersebut tidak layak (feasible) dalam jangka pendek. Berdasarkan analisis IESR, kapasitas industri konversi saat ini masih berada di level di bawah 20.000 unit per tahun, berbanding terbalik dengan kebutuhan konversi jutaan unit.

Selain itu, biaya konversi yang mencapai Rp15-17 juta per unit tanpa subsidi akan menjadi hambatan penetrasi pasar. Jika pemerintah memaksakan subsidi masif, risiko fiskal yang dipertaruhkan sangat besar.

Baca Juga: IESR: Regulasi Percepatan Kendaraan Listrik Diperlukan Guna Hemat Impor BBM Rp49 Triliun

''Jika subsidi diberikan secara masif, beban fiskal dapat mencapai Rp600-840 triliun apabila dilakukan dalam skala konversi masif. Angka ini belum tentu menghasilkan penghematan BBM yang sepadan dalam jangka pendek,'' tulis laporan IESR yang diterima Warta Ekonomi.

Sebagai rekomendasi, IESR menyarankan target yang lebih realistis, yakni 500 ribu hingga 1 juta unit per tahun dengan fokus pada segmen komersial seperti ojek online dan kurir logistik yang memiliki intensitas penggunaan BBM tinggi.