IESR Tolak ‘Alasan Petir’ di Balik Blackout Sumatra, Soroti Molornya Tol Listrik 500 kV

Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatra memicu alarm merah bagi iklim investasi dan ketahanan energi nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti secara tajam dan mempertanyakan klaim awal yang menjadikan cuaca buruk serta sambaran petir sebagai ‘kambing hitam’ lumpuhnya sistem kelistrikan regional.

Bagi ekosistem industri dan investor, keandalan pasokan listrik adalah indikator mutlak. IESR menilai, dalam sistem kelistrikan modern, gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak memicu efek domino yang memadamkan banyak provinsi sekaligus.

CEO IESR, Fabby Tumiwa mengatakan pihaknya menduga akar persoalan ini jauh lebih struktural. Insiden ini membongkar potensi kerentanan sistemik, mulai dari lemahnya redundansi jaringan transmisi, terjadinya bottleneck, minimnya cadangan daya, hingga rapuhnya sistem proteksi grid.

“Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan oleh petir atau cuaca buruk. Pertanyaan mendasarnya, mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas lintas provinsi? Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan transparan,” tegas Fabby dikutip dari keterangan resminya, Minggu (24/5/2026).

Baca Juga: Pasokan Listrik Sumatera Selatan-Jambi-Bengkulu Berangsur Normal, PLN Fokus Kejar Sisa Beban

Insiden blackout lintas provinsi ini membawa implikasi serius terhadap agenda transisi energi Indonesia. Tingginya penetrasi pusat data (data center), elektrifikasi sektor industri, hingga pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sangat bergantung pada grid (jaringan) yang fleksibel dan resilien. Pemadaman massal ini berisiko menggerus kepercayaan investor.

Oleh karena itu, IESR mendesak Kementerian ESDM sebagai regulator untuk menggelar audit teknis secara independen dengan melibatkan pakar non-pemerintah. Investigasi ini wajib membedah data teknis mendalam, seperti relay logs, SCADA, hingga performa operasi pembangkit, dan hasilnya harus dibuka secara transparan kepada publik guna perbaikan kelembagaan.