Zulhas Persilakan Sekolah Mampu untuk Tolak Makan Bergizi Gratis

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengarahkan proses refocusing penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah menegaskan program MBG tetap ditawarkan ke seluruh jenjang sekolah.

"Karena perintah Bapak Presiden, semua dikasih. Kecuali yang tidak mau. Karena kalau kita nggak kasih, nanti dibilang pemerintah pilih kasih, tidak adil. Semua dikasih, tapi kecuali yang tidak mau," jelas Zulhas saat jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Rabu (29/7/2026).

Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah unggulan atau siswa dari keluarga mampu yang telah berkecukupan gizi untuk menolak porsi masakan.

"Misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, 'Oh, ya nggak mau, nggak apa-apa,' itu kan mengurangi biaya juga. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasihi, tidak. Tapi memang itu bagian dari anak-anak kita yang sudah merasa cukup dan sudah punya apa namanya... kemampuan," ungkap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menerangkan pemerintah menargetkan penataan ulang data 63 juta penerima manfaat serta verifikasi 27.000 titik SPPG tuntas dalam waktu satu bulan.

Baca Juga: Bukan Ditutup Semua, Ini Nasib 13 Ribu SPPG MBG yang Disorot Boros

Baca Juga: Ahli Gizi hingga Chef Akhirnya Masuk MBG, Sudaryono Pastikan Dewan Pengawas BGN Diisi Orang Kompeten

"Kita pendataan. Ini satu bulan juga kita selesaikan. 63 juta penerima manfaat itu berapa yang betul? Ada 27.000 SPPG, berapa yang betul? Itu sebulan-sebulannya kita selesaikan," jelas dia.

Penataan data penerima ini diproyeksikan bakal menekan pengeluaran APBN secara signifikan tanpa mengurangi hak anak-anak yang membutuhkan.