Beda dari RI, Warga Singapura Justru Dapat Rp4,2 Juta per Bulan Imbas Kenaikan Harga Minyak

Pemerintah Singapura menggelontorkan paket bantuan senilai 900 juta dolar Singapura (S$900 juta) atau sekitar Rp12,6 triliun guna membantu rumah tangga dan pelaku usaha menghadapi dampak kenaikan harga energi akibat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (31/7/2026), paket bantuan tersebut mencakup berbagai bentuk insentif, mulai dari voucher belanja bagi rumah tangga, hibah tunai untuk usaha kecil dan menengah (UKM), hingga dukungan pembiayaan bagi dunia usaha.

Salah satu bantuan yang diberikan adalah voucher Community Development Council (CDC) senilai S$300 atau sekitar Rp4,2 juta untuk setiap rumah tangga. Voucher tersebut dapat digunakan untuk berbelanja di pedagang lokal maupun supermarket

Selain itu, pemerintah memberikan hibah tunai minimal US$500 atau sekitar Rp6,5 juta kepada setiap UKM yang memiliki sedikitnya satu karyawan lokal. Pemilik kios di pusat jajanan (hawker centre) dan pasar juga akan memperoleh bantuan biaya sewa hingga US$1.200 atau sekitar Rp15,6 juta.

Menteri Keuangan II sekaligus Menteri Perhubungan Singapura, Jeffrey Siow, mengatakan paket bantuan tersebut disiapkan karena pemerintah memperkirakan tekanan terhadap biaya hidup masih akan berlanjut seiring tingginya harga energi global.

"Pemerintah memperkirakan harga energi global akan tetap tinggi, yang akan berdampak pada kenaikan biaya bahan bakar seperti bensin dan solar, tarif listrik, serta harga sejumlah barang impor," kata Siow dikutip Jumat (31/7/2026).

Ia menambahkan, pemerintah memperkirakan harga energi global akan tetap tinggi sehingga berdampak pada kenaikan biaya bahan bakar, tarif listrik, serta harga sejumlah barang impor.

"Pemerintah memperkirakan harga energi global akan tetap tinggi, yang akan berdampak pada kenaikan biaya bahan bakar seperti bensin dan solar, tarif listrik, serta harga sejumlah barang impor," ujarnya.

Dengan tambahan paket terbaru tersebut, total dukungan yang telah digelontorkan pemerintah Singapura mencapai sekitar S$2 miliar, setelah sebelumnya mengumumkan paket bantuan senilai S$1 miliar pada April 2026. Nilai tersebut berada di luar berbagai program yang telah dialokasikan dalam Anggaran 2026.

Di sisi lain, Siow menilai perekonomian Singapura masih menunjukkan ketahanan meski kondisi global penuh ketidakpastian. Ekonomi negara tersebut tumbuh 6,3 persen pada kuartal I 2026, sementara estimasi awal menunjukkan pertumbuhan 5,7 persen pada kuartal II 2026.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut didorong oleh kuatnya investasi di sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan momentum tersebut diperkirakan masih akan berlanjut.

Meski demikian, ia mengakui tidak semua sektor menikmati pertumbuhan yang sama. Pelaku usaha yang bergantung pada rantai pasok global dan menghadapi tingginya biaya energi mengalami tekanan lebih besar.

Usaha kecil dan menengah (UKM) khususnya, merasakan tekanan kenaikan biaya tersebut secara lebih signifikan," tambahnya.

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan paket dukungan kedua diluncurkan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak berkelanjutan dari gejolak di Timur Tengah.

"Langkah-langkah ini melengkapi berbagai dukungan yang telah kami berikan sebelumnya. Saya berharap kebijakan ini dapat memberikan masyarakat Singapura kepercayaan diri yang lebih besar saat kita bersama-sama menghadapi periode yang penuh ketidakpastian ini," ujar Wong dalam unggahan di Facebook.

Menjelaskan dukungan bagi dunia usaha, Menteri Negara Senior Bidang Perdagangan dan Industri Low Yen Ling mengatakan bahwa pedagang makanan matang di pusat jajanan (hawker centre) akan menerima bantuan sebesar 1.200 dolar Singapura, sedangkan pedagang di pasar tradisional akan memperoleh 600 dolar Singapura untuk periode enam bulan, mulai September 2026 hingga Februari 2027.

Ia menambahkan, pemerintah memperkirakan sekitar 160.000 UKM akan memperoleh manfaat dari hibah tunai tersebut. Dana bantuan akan disalurkan pada November, dengan nilai maksimal 2.500 dolar Singapura untuk setiap perusahaan.

Pemerintah juga akan meningkatkan porsi penjaminan risiko, yakni bagian kerugian bank yang akan ditanggung pemerintah apabila debitur gagal membayar pinjaman, dari 50 persen menjadi 70 persen pada dua skema pembiayaan usaha, yaitu skema pinjaman modal kerja dan skema pinjaman proyek.

Selain itu, pemerintah akan memperluas cakupan skema pinjaman proyek, yang sebelumnya hanya berlaku untuk proyek di luar negeri, sehingga kini juga mencakup proyek domestik yang dikerjakan perusahaan konstruksi lokal.

"Kebijakan ini akan memudahkan perusahaan memperoleh pembiayaan untuk mengelola kenaikan biaya di tengah kondisi yang menantang," kata Low.