Isu Reshuffle Kabinet Prabowo: Dahlan Sentil Menteri Sibuk Pencitraan, Golkar Cium Sinyal AHY Maju Pilpres 2029

Memasuki dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana evaluasi atau perombakan (reshuffle) kabinet kembali mencuat.

Perhatian publik kini tertuju pada sejumlah menteri dan tokoh elite partai yang dinilai mulai bermanuver mengamankan posisi elektoral menuju Pemilu 2029.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC), Dahlan Wattihelu, menegaskan bahwa penyegaran kabinet saat ini sangat layak dilakukan. Namun, ia mengingatkan agar rapor kinerja menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar urusan loyalitas politik apalagi sentimen menjelang pemilu.

"Menurut saya, perlu reshuffle. Tetapi ukurannya jangan semata-mata apakah seorang menteri berbicara tentang 2029 atau tidak. Ukurannya harus kinerja," tegas Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).

Dahlan menyoroti maraknya aktivitas sejumlah menteri yang mulai aktif membangun citra politik pribadinya. Menurutnya, berpolitik bagi seorang menteri berlatar belakang kader partai adalah hal yang tidak ilegal, mengingat mereka juga mengemban misi elektoral partainya.

Kendati demikian, kondisi ini menjadi alarm bahaya jika sang menteri justru lebih sibuk mengurus ambisi 2029 sementara program kerjanya jeblok dan tugas utamanya sebagai pembantu Presiden terbengkalai.

Untuk itu, Dahlan mendorong Presiden Prabowo menggunakan indikator evaluasi yang objektif dalam menentukan nasib para menterinya, meliputi:

"Jadi, jangan sampai evaluasi kabinet berubah menjadi evaluasi berdasarkan loyal atau tidak loyal secara politik. Yang harus dinilai adalah loyalitas terhadap mandat pemerintahan yang diwujudkan melalui kinerja," jelas Dahlan.

Golkar Cium Sinyal AHY Bersiap Maju Pilpres 2029

Suhu politik menuju 2029 yang disinggung IPAC memang mulai terasa menghangat. Hal ini terlihat dari manuver Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang baru-baru ini melontarkan pesan sarat makna mengenai batas kekuasaan.

AHY mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi, termasuk menghormati tradisi pergantian kekuasaan secara damai setelah batas maksimal dua periode kepemimpinan berlalu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya," pesan AHY.

Pernyataan dari tokoh yang juga berada di dalam lingkaran koalisi ini langsung memantik reaksi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai ucapan AHY tersebut bukan sekadar pepatah kosong, melainkan sinyal pemanasan mesin politik.

"AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender (pesaing) dalam Pilpres mendatang," respons Doli membaca pergerakan sekutunya tersebut.