Daftar Penghasilan Pejabat Dunia, Gaji Level Menteri Singapura Saja Bisa Kalahkan Gajinya Presiden AS!

Kebijakan kenaikan gaji menteri dan perdana menteri Singapura memantik perbandingan menarik dengan standar penghasilan para pemimpin dan pejabat tinggi di berbagai belahan dunia.

Untuk diketahui, saat ini gaji posisi Perdana Menteri melonjak dari 2.2 juta dolar Singapura menjadi 3.6 juta dolar Singapura (sekitar Rp56,1 miliar).

Sementara itu, untuk gaji menteri di pemerintahan Singapura sebagai gaji acuan (benchmark) untuk menteri tingkat pemula akan naik dari S1.1juta menjadi S1.8 juta (sekitar Rp22,3 miliar) per tahun.

Berdasarkan data global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tercatat menerima bayaran sebesar US$400.000 (sekitar Rp6,2 miliar) per tahun selama menjabat. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris mengantongi pendapatan sekitar US$235.000 (sekitar Rp3,65 miliar) per tahun.

Di kawasan Asia, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee Ka-chiu membawa pulang gaji bulanan sebesar HK$452,200 (sekitar Rp917 juta) atau setara dengan lebih dari US$690.000 (sekitar Rp10,72 miliar) per tahun.

Adapun Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dilaporkan memperoleh penghasilan sekitar 36,4 juta yen atau US$233.000 (sekitar Rp3,62 miliar) pada tahun lalu.

Kendati demikian, standar penggajian pejabat tinggi di Singapura tetap melampaui sebagian besar pemimpin negara-negara tersebut, sebuah kebijakan yang telah lama dipertahankan demi menjaga integritas pemerintahan.

Divisi Layanan Publik Singapura menjelaskan bahwa acuan gaji menteri di negara tersebut dipatok berdasarkan penghasilan 1.000 warga negara dengan pendapatan tertinggi di sektor swasta.

Langkah ini didasarkan pada premis bahwa kualitas dan kemampuan para profesional papan atas tersebut mencerminkan tingkat kaliber yang dibutuhkan Singapura untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Kebijakan upah tinggi ini sempat menuai perdebatan sengit publik menjelang pemilihan umum 2011. Merespons ketidakpuasan masyarakat saat itu, mantan Perdana Menteri Lee Hsien Loong membentuk komite independen untuk meninjau ulang gaji para menteri.

Hasil peninjauan pada 2012 memangkas gaji politikus hingga lebih dari 30 persen, seperti gaji mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang sebelumnya berada di angka US$3 juta (sekitar Rp46,6 miliar) dipotong drastis menjadi US$2,2 juta (sekitar Rp34,17 miliar).

Evaluasi serupa kembali dilakukan pada 2017, namun angka tersebut dibiarkan tidak berubah meskipun komite merekomendasikan kenaikan selaras dengan pertumbuhan upah pasar.

Pemerintah Singapura sejak lama berargumen bahwa nominal gaji yang besar sangat esensial untuk menarik talenta terbaik bangsa sekaligus menjadi benteng pencegahan korupsi yang kerap melanda kawasan regional.

Dalam pemaparannya di parlemen, PM Singapura Lawrence Wong mengungkapkan bahwa upah di sektor publik dan swasta terus merangkak naik selama bertahun-tahun.

Akibat pembekuan penyesuaian sejak 2012, gaji menteri kini semakin tertinggal jauh dari standar pasar, bahkan posisinya kalah dari sejumlah sekretaris permanen (permanent secretaries) yang gajinya kini telah melampaui para menteri.

Wong menegaskan pentingnya memilih individu berkualitas tinggi untuk bergabung dalam kabinet, seraya mencatat bahwa banyak negara lain kerap kesulitan merekrut talenta mumpuni akibat standar kompensasi yang tidak kompetitif.

Pembaruan kepemimpinan, imbuhnya, menjadi salah satu prioritas utamanya setelah ia mendapati minimnya regenerasi menteri muda ketika pertama kali memegang kendali pemerintahan.

Menjelang pemilihan umum tahun lalu, Wong mengaku sempat berupaya merekrut sejumlah direktur utama dan pemimpin senior dunia usaha, namun seluruh tawaran tersebut ditolak.

"Penurunan gaji politikus pada 2012, diikuti oleh 15 tahun tanpa penyesuaian acuan, sama sekali tidak membuat tugas ini menjadi lebih mudah," ujar Wong.

Ia mengingatkan bahwa dunia politik pada dasarnya harus tetap dipandang sebagai panggilan jiwa untuk melayani sesama warga negara.

Kendati demikian, batasan pengorbanan personal dan finansial yang terlalu besar justru akan membuat banyak orang berbakat memilih jalur karier di luar pemerintahan.