Kalsel Ubah Strategi Pariwisata, Kini Dibidik Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengubah arah pembangunan sektor pariwisata dari yang semula berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang membidik pertumbuhan ekonomi mencapai 8,1% pada 2029.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengatakan pembangunan sektor pariwisata diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih besar melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, serta kesejahteraan masyarakat.

“Setiap program pembangunan yang kita laksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk sektor pariwisata yang harus mampu memberikan manfaat ekonomi nyata, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Banua,” kata Muhidin di Banjarbaru.

Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata menyusun peta jalan transformasi pariwisata dengan melibatkan kalangan akademisi.

Kebijakan tersebut dilatarbelakangi masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Pada 2025, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,2%, namun kontribusi sektor pariwisata baru sekitar 0,22% terhadap perekonomian daerah.

Padahal, Kalimantan Selatan memiliki sejumlah destinasi unggulan, mulai dari Meratus UNESCO Global Geopark, wisata sungai, wisata religi, budaya, hingga kuliner yang mampu menarik jutaan perjalanan wisatawan setiap tahun.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Iwan Fitriady mengatakan tantangan pembangunan pariwisata saat ini bukan lagi meningkatkan jumlah kunjungan, melainkan memperbesar nilai ekonomi yang dihasilkan dari setiap kunjungan wisatawan.

“Sektor pariwisata bukan sekadar tentang kunjungan orang ke tempat wisata. Pariwisata adalah multisektor yang memiliki daya ungkit luar biasa terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Setiap wisatawan yang datang akan menggerakkan sektor transportasi, penginapan, kuliner, hingga industri kreatif dan UMKM lokal kita,” ujar Iwan.

Fokus Tingkatkan Kualitas Belanja Wisatawan

Menurut Iwan, pemerintah kini mengarahkan pembangunan destinasi agar mampu meningkatkan lama tinggal (length of stay) dan belanja wisatawan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Pembangunan destinasi juga diintegrasikan dengan pengembangan desa wisata, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekonomi kreatif agar wisatawan memiliki lebih banyak aktivitas selama berada di Kalimantan Selatan.

“Yang lebih penting adalah bagaimana setiap destinasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Ketika wisatawan datang, mereka menggunakan transportasi lokal, menginap di hotel, menikmati kuliner khas Banua, membeli produk UMKM, hingga memanfaatkan jasa pemandu wisata. Di situlah nilai ekonomi pariwisata tercipta,” katanya.

Geopark Meratus Jadi Andalan

Dalam strategi pembangunan 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan enam fokus pengembangan, yakni Meratus UNESCO Global Geopark, destinasi prioritas, desa wisata, penyelenggaraan event, digitalisasi pariwisata, serta ekonomi kreatif.

Status UNESCO Global Geopark yang diperoleh Meratus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

Menurut Iwan, pengembangan Geopark Meratus tidak hanya difokuskan pada aspek konservasi, tetapi juga peningkatan aksesibilitas, promosi digital, kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain Meratus, pengembangan pariwisata juga dilakukan melalui tiga klaster utama, yakni Banjarbakula sebagai pusat wisata perkotaan, Banua Anam yang mengandalkan wisata alam, budaya, religi, dan Geopark Meratus, serta Saijaan Bersujud yang dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan petualangan.

Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Gandeng Perguruan Tinggi Hilirisasi Inovasi

Baca Juga: Kemendagri Ungkap Pemerintah Pusat Nunggak DBH Rp70,2 Triliun ke 413 Pemda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menempatkan digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian penting dalam transformasi pariwisata. Promosi destinasi akan diperkuat melalui platform digital, sementara pengembangan sektor pariwisata dilakukan bersama pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, serta masyarakat.

“Kami ingin pariwisata tidak hanya menghadirkan lebih banyak wisatawan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat, didukung digitalisasi dan partisipasi aktif masyarakat,” ujar Iwan.