Jepang Pangkas Pajak Makanan Jadi 1 Persen, Bikin Warga Berpenghasilan Rendah Bebas Pajak

Pemerintah Jepang resmi memangkas pajak konsumsi untuk makanan menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup sekaligus mendorong daya beli.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kabinet luar biasa pada Rabu. Saat ini, tarif pajak konsumsi untuk makanan masih berada di level 8 persen.

Selain memangkas tarif pajak, pemerintah juga akan memberikan manfaat tambahan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah secara efektif tidak lagi menanggung beban pajak konsumsi untuk makanan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memastikan pemerintah akan mencari sumber anggaran tanpa menambah utang negara. Seluruh pos belanja dan sumber penerimaan akan ditinjau ulang sebelum kebijakan mulai diterapkan.

"Kami akan melakukan peninjauan dari nol terhadap seluruh rekening khusus, dana pemerintah, dan berbagai pos lainnya. Saya yakin kami dapat menyediakan anggaran yang dibutuhkan melalui reformasi tersebut," ujar Takaichi, dikutip dari NHK, Jumat (7/8/2026).

Pemerintah menegaskan obligasi tidak akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Keputusan mengenai sumber pendanaan akan ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran tahun fiskal 2027.

Meski demikian, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran dari kalangan dunia usaha. Ketua Federasi Bisnis Jepang (Keidanren), Tsutsui Yoshinobu, menilai pemangkasan pajak berpotensi memengaruhi pendanaan program jaminan sosial.

"Saya rasa pemerintah harus menjelaskan sumber pendapatan penggantinya. Saya juga menilai sangat penting agar kebijakan ini benar-benar berakhir setelah dua tahun, seperti yang telah dijanjikan pemerintah," katanya.

Di sektor usaha, respons pelaku industri makanan terbelah. Pajak makanan untuk dibawa pulang atau takeout dipangkas menjadi 1 persen, sedangkan makanan yang disantap di tempat atau dine-in tetap dikenai pajak 10 persen.

Pegawai sebuah toko makanan takeout di Tokyo berharap kebijakan itu dapat meningkatkan kembali minat belanja masyarakat yang belakangan menurun akibat harga yang semakin mahal.

"Karena harga sekarang lebih mahal, pelanggan tampaknya mulai mengurangi pembelian. Saya berharap tarif pajak 1% bisa mendorong mereka kembali berbelanja lebih banyak," ujarnya.

Di sisi lain, pemilik restoran yakitori mengaku khawatir pelanggan akan lebih memilih membeli makanan untuk dibawa pulang demi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.

Baca Juga: Mengapa AS Ikut Perkuat Yen Jepang? Ini Alasan di Balik Intervensi Trump

"Sebagian pelanggan mungkin akan menganggap membeli makanan untuk dibawa pulang lebih menguntungkan. Itu bisa mengurangi jumlah pelanggan yang makan di sini. Kami harus memikirkan cara untuk menghadapi potensi penurunan tersebut," katanya.

Pemerintah Jepang berencana mengajukan rancangan undang-undang reformasi perpajakan pada sidang luar biasa parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada musim gugur tahun ini.