Mengenal 6 Nama dalam Bursa Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo

Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) memasuki tahap penentuan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Sabtu (25/7/2026). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menetapkan nama calon Gubernur BI pada pekan ini.

Keputusan tersebut penting karena Gubernur BI memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pilihan Presiden juga akan menjadi perhatian pasar dan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden akan segera menentukan nama calon Gubernur BI. Namun, pemerintah belum mengungkapkan kandidat yang dipilih maupun pertimbangan dalam proses seleksi.

“Presiden Prabowo akan memutuskan nama calon Gubernur BI pada pekan ini,” ujar Prasetyo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).

Setelah Presiden menetapkan pilihannya, nama calon akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahap berikutnya ialah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Hasilnya kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dilantik sebagai Gubernur BI.

Sejumlah nama pun ramai dibicarakan sebagai kandidat pengganti Perry. Berikut enam sosok yang masuk dalam bursa.

1. Destry Damayanti

Destry Damayanti menjadi kandidat yang paling banyak disebut. Saat ini, ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2024–2029 sekaligus Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI setelah Perry mengundurkan diri.

Destry pertama kali diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior BI melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Sebelum bergabung dengan BI, ia berkarier di Citibank Indonesia, menjadi Senior Economic Advisor Kedutaan Besar Inggris, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Kepala Ekonom Bank Mandiri, serta memimpin Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN.

2. Purbaya Yudhi Sadewa

Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga masuk dalam bursa. Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025. Sebelumnya, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Ketua Dewan Komisioner pada periode 2020–2025.

Pengalamannya mencakup riset ekonomi dan pasar modal. Purbaya pernah menjadi Senior Economist Danareksa Research Institute, Direktur Utama PT Danareksa Securities, Chief Economist Danareksa Research Institute, serta anggota direksi PT Danareksa (Persero).

3. Anggito Abimanyu

Anggito Abimanyu saat ini menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS. Sebelumnya, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2025.

Anggito dikenal sebagai ekonom, akademisi, dan birokrat. Ia juga merupakan Guru Besar Ekonomi pada Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.

4. Muliaman Darmansyah Hadad

Muliaman Hadad memiliki rekam jejak di sektor moneter, pengawasan keuangan, dan diplomasi. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sebelum menjadi Ketua Dewan Komisioner pertama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2012–2017.

Setelah itu, Muliaman menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein pada 2018–2023. Saat ini, ia menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara.

5. Burhanuddin Abdullah

Burhanuddin Abdullah pernah memimpin BI sebagai Gubernur pada periode 2003–2008. Saat ini, ia menjabat Komisaris Utama PT PLN (Persero) sejak Juli 2024.

Ia juga pernah menjadi Gubernur Indonesia di Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

6. Ignatius Jonan

Ignatius Jonan lebih dikenal melalui kiprahnya di sektor transportasi dan energi. Ia pernah menjadi Menteri Perhubungan pada 2014–2016, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hingga 2019.

Sebelum masuk kabinet, Jonan memimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Direktur Utama pada 2009–2014. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI melakukan transformasi pelayanan dan tata kelola perusahaan.

Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebelum memasuki proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Siapa pun kandidat yang terpilih akan menghadapi tantangan menjaga stabilitas moneter, kepercayaan investor, dan sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global.